• Menpora Mundur Jelang Sea Games Filipina, Sekretaris Imbau Pelaku Olahraga Gak Usah Galau

    Menpora Mundur Jelang Sea Games Filipina, Sekretaris Imbau Pelaku Olahraga Gak Usah Galau

    Beritahati, Jakarta – Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, mengimbau agar pengurus cabang olahraga dan atlet tenang saat kursi menteri pemuda dan olahraga (menpora) justru kosong menjelang menuju SEA Games 2019 Filipina dan periode Kualifikasi Olimpiade 2020 Tokyo.

    "Kami sampaikan ke pimpinan cabor tidak usah galau, karena ini proses untuk persiapan SEA Games harus tetap jalan. Karena komunikasi dengan pihak Deputi IV juga sudah jalan. Persiapan juga sudah bagus dan sekarang tinggal pertandingan di bulan November," kata Gatot kepada pewarta di Kantor Kemenpora, Senayan, Kamis (19/9)

    Gatot memastikan pelatnas jalan terus. Dia pun meminta agar pengurus dan atlet untuk melanjutkan pelatnas.

    Lagipula, kata Gatot, tidak ada kegaduhan yang terjadi seperti uang saku sampai peralatan uang terlambat.

    "Semua sudah jalan. Kan tidak kegaduhan misalnya honor terlambat, perlengkapan terlambat. Semua oke, semua jalan," Gatot menegaskan.

    Padahal, pelatnas sedang berjalan untuk menyambut SEA games mulai 30 November hingga 11 Desember. Selain itu, atlet-atlet elite dari sejumlah cabang olahraga sedang berburu tiket ke Olimpiade 2020.

    Kontingen Indonesia ke SEA games 2019 Filipina akan dipimpin oleh Harry Warganegara. Saat ini, KOI dan Kemenpora tengah menyeleksi atlet Indonesia menuju multievent itu.
    Sebelumnya, Mantan Menpora Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (18/9). Imam mengajukan pengunduran diri sebagai menpora.

     

  • Tersangka KPK! Menpora Imam Nahrawi Diduga Terima Suap 26,5 Miliar, Sebagian Untuk Pribadi

    Tersangka KPK! Menpora Imam Nahrawi Diduga Terima Suap 26,5 Miliar, Sebagian Untuk Pribadi

    Beritahati, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi beserta asisten pribadinya, Miftahul Ulum sebagai tersangka.

    Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

    "Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua orang tersangka yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019).

    Kepada media, Alex menjelaskan Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000.

    Uang itu diduga merupakan commitment fee atas pengurusan hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora pada 2018. Penerimaan juga diduga terkai ketua Dewan Pengah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam.

    "Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora," ucapnya.

    "Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000 tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018," lanjutnya.

    Akibat perbuatannya, Imam dan Miftahul disangka melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Baca

     

     

  • Usai Ketok Palu DPR, Ketua KPK Tegaskan Kepada Pegawai Jangan Berhenti Berantas Korupsi

    Usai Ketok Palu DPR, Ketua KPK Tegaskan Kepada Pegawai Jangan Berhenti Berantas Korupsi

    Beritahati, Jakarta – Usai DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepada seluruh pegawai Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan upaya pemberantasan korupsi tak boleh berhenti.
    Ketua lembaga antirasuah itu mengirimkan e-mail "Ikhtiar kita melawan korupsi tidak boleh berhenti. Kami langsung pada kalimat inti ini agar kita paham dan tidak ragu sedikit pun untuk tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu (18/9).

    Pesan Agus kepada seluruh pegawai KPK itu dikonfirmasi oleh Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Febri mengatakan KPK saat ini tidak boleh berhenti melawan korupsi meski kondisi serba sulit.

    "Di tengah kondisi yang serba sulit saat ini, kami memahami bahwa KPK tidak boleh patah arang dan berhenti melakukan tugas pemberantas korupsi," kata Febri.

    Selain itu, Febri mengatakan KPK mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini menunjukkan sikap dan suara yang tegas untuk mengawal pemberantasan korupsi. Meski suara itu tidak dihiraukan dan RUU KPK tetap disahkan, Febri mengajak semua pihak tetap mengawal dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

    Sebelumnya diberitakan, DPR mengesahkan RUU KPK dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9). RUU tentang KPK disahkan di tengah gelombang penolakan yang begitu kuat dari sejumlah elemen masyarakat.

    Revisi UU 30/2002 tentang KPK ditolak oleh guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa membunuh lembaga antikorupsi itu. Namun DPR tetap mengesahkan RUU tentang KPK itu.

  • Wakil Ketua KPK, Laode Syarif Anggap Menkumham Yasona Bohong

    Wakil Ketua KPK, Laode Syarif Anggap Menkumham Yasona Bohong

    Beritahati, Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly ingkar janji soal akan ada mempertemukan KPK dengan DPR untuk membahas revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

    "Pak Laoly berjanji akan mengundang KPK saat pembahasan di DPR, tapi Pak Laoly juga tidak memenuhi janji tersebut," kata Laode melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Laode juga mengatakan Yasonna pun berbohong telah berdiskusi dengan pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif terkait pembahasan revisi UU KPK tersebut di kantor Kemenkumham pada Kamis, 12 September 2019.

    "Pak Laoly tidak perlu membuat narasi baru dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Saya yakin beliau bertuhan, jadi sebaiknya jujur saja," tambah Syarif.

    Yasonna sebelumnya menyatakan bahwa ia sudah berdiskusi dengan Agus Rahardjo dan Laode M Syarif sehingga dan membantah KPK tidak pernah dilibatkan dalam revisi UU tersebut.

    "Adalah benar, saya dan Pak Agus Rahardjo ditemani Pak Pahala Nainggolan dan Pak Rasamala Aritonang (Biro Hukum) pergi menemui Pak Laoly untuk meminta DIM (Daftar Isian Masalah) yang disampaikan Pemerintah kepada DPR, tapi Pak Laoly tidak memberikan DIM tersebut kepada kami," tegas Laode.

    Laode juga mengatakan ia sudah meminta Yasonna Laoly untuk membahas DIM tersebut dengan KPK sebelum Pemerintah mengambil sikap akhir karena detail DIM yang dibahas tidak pernah dibahas bersama KPK.

    "Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 10 menitan tersebut, Pak Laoly juga mengatakan bahwa konsultasi publik tidak dibutuhkan lagi karena pemerintah telah mendapatkan masukan yang cukup," ungkap Laode.

Galeri