• Yusril Ihza Mahendra Sudah Siap Hadapi Sidang Gugatan Prabowo di MK Besok

    Yusril Ihza Mahendra Sudah Siap Hadapi Sidang Gugatan Prabowo di MK Besok

    Beritahati.com, Jakarta - Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin menegaskan, pihaknya tetap mengacu pada permohonan awal yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui Tim Hukum saat sidang perdana gugatan Pilpres 2019 beberapa hari lalu. Kenapa demikian? Karena menurut mereka, peraturan MK tidak mengatur adanya perbaikan pada sengketa pilpres.

    "Konstruksi yang lama tidak mengatur perubahan, kecuali ada baru kami kemudian masuk kepada tanggapan sikap permohonan baru pada 10 Juni dan itu mungkin agak panjang karena memang permohonan ini sangat panjang," ujar Yusril Ihza Mahendra, Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

    Meski begitu, pihaknya tetap mempersiapkan jawaban dan alat bukti terhadap dalil permohonan Prabowo-Sandi yang baru, lantaran MK belum menetapkan permohonan untuk menjadi acuan.

    "Tapi tak berarti kami menerima perbaikan 02, tapi ini jaga-jaga saja karena kami belum tahu hakim ini mau pegang yang mana, pegang permohonan pada 24 Mei atau yang 10 Juni. Jadi daripada ragu-ragu, lebih baik persiapkan," kata dia.

    Yusril lanjut menuturkan, pihaknya tetap menuliskan petitum, yakni meminta MK menolak permohonan Prabowo-Sandi.

    "Tapi tidak mengubah hal yang pokok, karena dalam petitum ada dua. Dalam eksepsi kami minta ke MK tidak berwenang mengadili perkara ini dan setidaknya permohonan tak dapat diterima. Sedangkan dalam pokok perkara kami tegaskan, baik dalam permohonan 24 Mei dan perbaikan 10 Juni, kami mohon MK untuk menolak seluruhnya," tandasnya.

  • Batal 12 Truk, Bukti Gugatan Prabowo Diganti 11 Mobil Berukuran Rahasia

    Batal 12 Truk, Bukti Gugatan Prabowo Diganti 11 Mobil Berukuran Rahasia

    Beritahati.com, Jakarta - Sidang sengketa Pilpres 2019 akan berlanjut besok, Selasa, 18 Mei 2019. Dokumen dan alat bukti tambahan yang akan diserahkan Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) sebelumnya hingga 12 truk (kontainer) seperti yang disampaikan pada sidang perdana beberapa hari yang lalu di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Namun demikian, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan ada sejumlah dokumen dan bukti yang tak dicetak dan akan diserahkan dalam bentuk digital.

    "Ada sebagian yang dalam bentuk digital, kemungkinan tidak jadi sampai 12 truk," kata Andre seperti dilansir Tempo, Senin (17/6/2019).

    Hari ini, Tim kuasa Hukum Prabowo-Sandi kembali menyerahkan dokumen dan alat bukti untuk sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Anggota Tim Hukum, Luthfi Yazid mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dulu dengan pihak MK terkait pengiriman alat bukti. Dengan kata lain, sesuai persetujuan MK, kendaraan pengangkut alat-alat bukti baru bisa bertolak menuju Gedung MK.

    "Kan dengan persetujuan MK, karena ini berkaitan dengan barang bukti, banyak kendaraan, segala macam," kata Lutfhi.

    Akan tetapi, Luthfi enggan menjawab pasti berapa banyak dokumen dan alat bukti yang akan diserahkan ke Mahkamah. Dia hanya mengatakan, yang jelas, pihaknya akan mengirimkan alat bukti dalam volume besar. Namun Lutfhi tak ingin berdebat soal berapa ukuran truk yang akan mengangkut barang-barang bukti itu.

    "Yang jadi perdebatan itu ukuran truknya seperti apa, itu saya enggak mau berdebat, yang jelas ada 11 kendaraan begitu yang akan berangkat ke sana. Kalau ukurannya seperti apa saya enggak mau berdebat. Yang jelas banyak lah, kita enggak bohong gitu, banyak bangetlah," kata dia.

  • KPK Dan ICW Ingatkan Tata Kelola Lapas Pasca Pelesiran Setya Novanto

    KPK Dan ICW Ingatkan Tata Kelola Lapas Pasca Pelesiran Setya Novanto

    Beritahati.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bereaksi terkait “pelesiran” atau jalan-jalan yang dilakukan Setya Novanto, seorang narapidana kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. KPK menyayangkan beredarnya video Setya Novanto (Setnov) saat kepergok sedang mengunjungi sebuah toko bangunan, padahal yang bersangkutan saat itu katanya hanya meminta izin keluar untuk berobat.

    Setelah kejadian itu, Setya Novanto (Setnov) akhirnya dipindahkan lokasi penahanannya ke Rumah Tahanan (Rutan) Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya Setnov menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

    Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan menjelaskan pihakmya menghargai terkait keputusan memindahkan lokasi penahanan Setnov setelah sebelumjua tepergok sedang jalan-jalan di sebuah toko bangunan di wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

    “KPK menghargai pemindahan napi tersebut, namun memang dengan berulangnya publik melihat ada narapidana yang berada di luar Lapas, hal tersebut tentu akan berisiko bagi kredibilitas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) khususnya dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan (PAS) yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab agar lapas dikelola dengan baik,” jelasnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

    Menurut Febri, KPK mengingatkan Ditjen Pas tetap berupaya menjalankan rencana aksi perbaikan pengelolaan lapas yang sudah pernah disusun dan dikoordinasikan dengan KPK. Ini penting agar publik tahu bahwa selama ini memang ada upaya melakukan perbaikan.

    "Kami harap Ditjen Pas juga dapat mengimplementasikan apa yang pernah disampaikan sebelumnya tentang rencana penempatan terpidana korupsi di Nusakambangan. Atau setidaknya tahapan menuju ke sana perlu disampaikan ke publik agar masyarakat memahami bahwa upaya perbaikan sedang dilakukan," ujarnya.

    "Jika masyarakat masih menemukan adanya narapidana yang berada di luar, hal tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya penyelenggaraan lapas, pungkas Febri Diansyah.

    Indonesia Corruption Watch (ICW) juga sebelumnya telah berkomentar. ICW menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly wajib bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

    "Kejadian Setya Novanto yang diketahui pelesiran semakin menegaskan bahwa ada persoalan serius dalam pengelolaan serta pengawasan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Tentu karena lapas berada di wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM maka Menteri Yasonna Laoly dan Dirjen Pas Sri Puguh Budi Utami wajib ambil tanggung jawab atas peristiwa ini," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Sabtu (15/6/2019).

    Kurnia kemudian menyinggung soal kasus suap yang menjerat eks Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen. Menurutnya, peristiwa Novanto pelesiran ke toko bangunan ini membuat Kemenkum HAM seperti terlihat tidak menghargai KPK yang mengungkap kasus suap Wahid Husen.

    "Lagipun belum lekang di ingatan publik ketika KPK melakukan tangkap tangan di Lapas Sukamiskin beberapa waktu lalu, atas kejadian ini seakan Kemenkum HAM hanya menganggap tindakan KPK sebagai angin lalu saja tanpa adanya perbaikan yang serius," jelasnya.

    Kurnia meyakini publik akan bertanya-tanya seberapa besar keseriusan pemerintah dalam memberikan efek jera bagi para koruptor. Jika peristiwa koruptor pelesiran ini terus terjadi, sebut Kurnia, kinerja polisi, jaksa, dan KPK akan sia-sia.

    "Dengan kejadian ini, tentu publik akan bertanya sebenarnya sejauh mana pemerintah dalam memandang pemberian efek jera bagi pelaku korupsi. Karena bagaimanapun juga, lapas harus dipandang sebagai muara dari penegakan hukum," papar Kurnia.

    "Jika pengelolaan lapas masih terus-menerus seperti ini, maka kinerja kepolisian, Kejaksaan, serta KPK dalam menangani perkara korupsi akan menjadi sia-sia saja” pungkas Kurnia Ramadhana.

  • Tolak Bamsoet, AMPG Jatim Dukung Airlangga Hartarto Ketum Golkar

    Tolak Bamsoet, AMPG Jatim Dukung Airlangga Hartarto Ketum Golkar

    Beritahati.com, Surabaya - Keinginan Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG)untuk mendongkel ketum Golkar Airlangga Hartarto dengan Bambang Soesatyo (Bamsoet) terancam terganjal. Sejumlah sayap Golkar di Jatim terang-terangan menolak adanya desakan pencopotan Airlangga Hartarto dari ketum Golkar.

    "Sudahlah jangan ada lagi yang bicara Munaslub Golkar untuk mengganti ketua umum. Tunggu saja Munas yang akan berlangsung secara alami akhir tahun ini," tegas Ketua AMPG Jatim Heri Sugiyono saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (17/6/2019).

    Dikatakan oleh Herry, turunnya suara Golkar tidak bisa dianggap kesalahan Ketua Umum Partai Golkar. Pasalnya,Airlangga Hartarto menjabat setahun sebelum pemilu. Justru hasil ini dinilai sudah cukup bagus.

    "Ingat turunnya suara Golkar juga karena adanya turbulensi di Partai Golkar. Mulai dari Kongres Bali vs Kongres Ancol, lalu skandal korupsi mantan ketua umum Setya Novanto membuat turun elektabilitas Partai Golkar," paparnya.

    Sebelumnya, Sekelompok kader muda Golkar ini menamakan dirinya Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG). Inisiatornya, Abdul Aziz, mengklaim BPPG diisi oleh perwakilan ormas-ormas yang ada di Golkar.

    BPPG membuat pernyataan politiknya secara terbuka hari ini. Isinya, di antaranya menyudutkan kepemimpinan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

    Tak berhenti di situ, Aziz meminta pergantian kepemimpinan. Dia mendeklarasikan dukungan untuk Bambang Soesatyo.

    “Karena beliau pertama kita nilai orang yang berdedikasi tinggi terhadap partai. Dia rela mengorbankan waktu dan hartanya untuk partai dan yang paling penting adalah beliau adalah sosok yang bersih,”tutupnya.

Galeri