• Pengamat: 'Gak Nyambung', Wacana Jabatan Presiden Diperpanjang 3 Periode

    Pengamat: 'Gak Nyambung', Wacana Jabatan Presiden Diperpanjang 3 Periode

    Beritahati, Yogyakarta - Akademisi yang juga Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada Mada Sukmajati menilai wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode terkesan tidak serius karena dilontarkan secara tiba-tiba tanpa disertai dengan alasan dan kajian yang matang.

    "Menurut saya hanya buang-buang waktu saja karena hanya dilempar begitu saja tanpa ada kajian yang matang sebelumnya, termasuk alasannya mengapa diperpanjang (periode jabatan presiden)," kata Mada Sukmajati di Yogyakarta, Selasa (26/11) lansir Antara.

    Mada menambahkan narasi mengenai perpanjangan jabatan presiden tidak perlu dimunculkan dalam amendemen UUD NRI Tahun 1945 karena masih banyak hal yang lebih urgen dan relevan untuk dibahas dalam rangka mematangkan demokrasi di Indonesia.

    "Jangankan substansi wacananya, bahkan ketika wacana itu diembuskan sebetulnya sudah tidak relevan," kata Mada Sukmajati.

    Ia menyebutkan semangat reformasi, antara lain terus memperdalam demokrasi. Namun, penambahan periode jabatan presiden itu justru mendangkalkan demokrasi dan menyimpang dari semangat reformasi yang sebelumnya telah membatasi dua periode guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

    Penambahan periode jabatan presiden dengan tujuan merampungkan program-program yang telah dicanangkan, menurut Mada, merupakan argumentasi yang lemah. Masalahnya, berapa pun periode itu ditambah tidak akan dirasa cukup.

    Justru dengan dua periode jabatan yang ada saat ini, menurut dia, pemerintah saat ini bisa berusaha menunjukkan performa dan kinerja yang baik.

    "Menurut saya, dua kali (periode) 5 tahun saja sudah terlalu panjang. Di Amerika 'kan cuma 4 tahun. Nanti, periode ketiga, bila tidak selesai, bisa saja ada wacana ditambah lagi," katanya.

    Oleh sebab itu, kata Mada, apabila Indonesia masih ingin menjadi negara demokratis secara prosedural, masa kekuasaan presiden harus dibatasi, termasuk membatasi masa kekuasaan DPR.

    Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengakui bahwa Pimpinan MPR saat ini menampung semua wacana dan pemikiran dari elemen masyarakat, salah satu masukannya terkait dengan perubahan masa jabatan presiden/wakil presiden.

    Masukan masyarakat itu, menurut dia, seperti ada yang mengusulkan lama masa jabatan presiden selama 5 tahun namun dapat dipilih tiga kali. Selain itu, ada usulan presiden cukup satu kali masa jabatan saja namun tidak 5 tahun, tetapi 8 tahun.

    Usulan masa jabatan presiden sebanyak tiga periode, kata Sani, berasal dari anggota Fraksi Partai NasDem. Akan tetapi, Sekretaris Jenderal DPP PPP itu enggan mengungkapkan sosok pengusul itu.

  • Viewpoint, Aplikasi Survei Berbayar dan Penelitian dari Facebook

    Viewpoint, Aplikasi Survei Berbayar dan Penelitian dari Facebook

    Beritahati, Jakarta - Platform jejaring sosial Facebook baru saja meluncurkan aplikasi riset pasar Viewpoints yang akan memberikan insentif kepada pengguna yang mau berpartisipasi dalam riset tersebut.

    "Hari ini kami memperkenalkan Facebook Viewpoints, aplikasi riset pasar baru yang akan memberikan hadiah untuk orang-orang yang berpartisipasi dalam survei, tugas dan penelitian," kata Manager Produk di Facebook, Erez Naveh, dalam keterangan yang diunggah di blog resmi, dikutip Selasa (26/11), lansir Antara.

    Untuk berpartisipasi dalam survei, pengguna harus membuat akun di platform Viewpoints, kemudian mereka akan diundang untuk mengikuti program yang sedang berlangsung.

    Facebook akan memberikan penjelasan bagaimana aturan main mengikuti survei tersebut, termasuk soal informasi apa saja yang akan dikumpulkan dan berapa nilai yang didapatkan pengguna dalam survei tersebut.

    Viewpoints akan mengumpulkan data pengguna antara lain, nama, alamat email, jenis kelamin, tanggal lahir dan negara tempat tinggal saat ini.

    "Kami mungkin akan meminta Anda untuk membagikan informasi tambahan, misalnya, lokasi, untuk melihat kualifikasi jika Anda ingin ikut dalam program individual," kata Facebook.

    Facebook berjanji akan memberi tahu pengguna untuk apa informasi yang mereka himpun dari pengguna melalui Viewpoints dan tidak akan menjual data ke pihak ketiga.

    "Kami juga tidak akan mempublikasikan aktivitas anda di Facebook Viewpoints di Facebook atau akun lain yang tersambung dengan izin Anda," kata Naveh.

    Setelah memenuhi syarat poin untuk mendapatkan hadiah, pengguna akan mendapatkan bayaran lewat akun PayPal.

    Survei perdana yang mereka lempar lewat Viewpoints adalah mengenai kesejahteraan (well-being) digital untuk mengurangi dampak negatif penggunaan media sosial.

    Facebook saat ini membatasi sebaran aplikasi Viewpoints untuk pengguna di Amerika Serikat yang berusia 18 tahun ke atas. Facebook baru akan memperluas Viewpoints ke negara lain tahun depan.

  • PDIP Heran, Ahok Disuruh Mundur dari Partai Setelah Jadi 'Bos' Pertamina

    PDIP Heran, Ahok Disuruh Mundur dari Partai Setelah Jadi 'Bos' Pertamina

    Beritahati, Jakarta - Dengan pertimbangan aturan, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menilai Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok tak perlu mundur dari PDIP setelah dilantik sebagai komisaris utama Pertamina.

    "Ya anggota partai politik itu kan sebenarnya tidak diwajibkan untuk mundur kalau hanya menjadi komisaris, dan Pak Ahok itu kan tidak masuk di struktur," kata Puan saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11) malam.

    Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN memang hanya mensyaratkan mundur bagi pengurus partai.

    Persyaratan lain anggota dewan komisaris dan dewan pengawas, yaitu bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Namun, Puan mengaku tak tahu keputusan yang harus diambil oleh Ahok nantinya.

    Selain Puan, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan, tidak ada urgensi bagi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk keluar dari partai setelah resmi menjadi komisaris Utama PT Pertamina. Berdasarkan aturan, kata Djarot, Ahok tak perlu mundur dari keanggotaannya di PDIP.

    Untuk itu, Djarot yang pernah menjadi wakil Ahok di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan, polemik Ahok untuk mundur PDIP seharusnya tidak perlu terjadi. Djarot pun menyinggung adanya Komisaris BUMN lainnya yang merupakan kader partai.

    "Ada juga kok beberapa komisaris juga anggota partai, kenapa hanya diberlakukan pada Ahok misalnya, ada apa," ujarnya.

    Kendati demikian, ia menyerahkan, keputusan mundur atau tidak kepada Ahok. "Kalau menurut saya, sepanjang aturan tidak wajibkan dia mundur, ya, ngapain harus mundur. Kenapa kita harus jadi orang munafik,” ucapnya.

    Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) telah memutuskan Basuki Tjahaja Purnama menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero). Kementerian BUMN pun menegaskan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah resmi menjabat komisaris utama PT Pertamina.

    Hal ini terkait statusnya yang masih sebagai kader partai politik. "Kami tegaskan bahwa kalau untuk urusan kepartaian, semuanya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Senin (25/11).

    Arya mengatakan apapun aturan itu maka harus dipenuhi oleh Ahok. Apalagi, ia menambahkan, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut sudah menjabat sebagai komisaris utama Pertamina dan menerima jabatan itu.

  • Polri Bangga, Komjen Condro Kirono Jadi Komisaris Pertamina Era Ahok

    Polri Bangga, Komjen Condro Kirono Jadi Komisaris Pertamina Era Ahok

    Beritahati, Jakarta - Setelah mantan Kapolri Tito Karnavian dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri, kini Komjen Condro Kirono sebagai komisaris PT Pertamina (Persero).

    Polri pun merasa bangga bahwa ada anggota institusinya yang dipilih untuk turut berkontribusi pada Tanah Air.

    "Kita merasa gembira ya ternyata ada pihak kepolisian yang dipercaya dan dibutuhkan tenaganya, pemikirannya, untuk negara, itu seperti Pak Condro," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019). .

    Condro Kirono merupakan jenderal bintang tiga di Polri. Dia pernah menduduki jabatan strategis di tubuh Polri, yakni Kabaharkam Polri, Kapolda Jawa Tengah, dan Kakorlantas Polri.

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan dewan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero). Perombakan itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pertamina yang digelar di Kementerian BUMN pada Senin (25/11/2019).

    Dalam RUPSLB tersebut, terdapat tiga jabatan komisaris dan satu jabatan direksi Pertamina yang dirombak. Dalam struktur Dewan Komisaris, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina menggantikan Tanri Abeng. Lalu, Budi Gunadi Sadikin diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama (Wakomut) Pertamina menggantikan Archandra Tahar. Kemudian, Komjen Polisi Condro Kirono menggantikan Gatot Trihargo di posisi komisaris di perusahaan pelat merah itu.

    Para komisaris baru ini diangkat melalui SK/282/MBU/11/2019. Komjen Pol Condro Kirono sebagai komisaris menggantikan Gatot Trihargo.

    "Jadi keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sejak 22 November 2019," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019).

    Condro merupakan pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah pada 12 Desember 1961 lalu. Condro merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984. Perwira tinggi Polri itu akan memasuki masa pensiun pada 12 Desember 2019 mendatang.

    Condro berpengalaman dalam bidang lantas. Usai menjadi Kapolresta Tegal pada tahun 2002, dia banyak ditugaskan di bidang lalu lintas. Misalnya pada tahun 2003, Condro dimutasi menjadi Wadirlantas Polda Sumut.

    Pada tahun 2004, Condro kembali dipindahtugaskan menjadi Kapoltabes Yogyakarta. Dua tahun kemudian, dia kembali diminta berkelut dengan bidang lantas untuk menjadi Dirlantas Polda Kalsel. Pada tahun 2007, Condro lalu dimutasi menjadi Dirlantas Polda Jatim hingga pada tahun 2008 ditugaskan ke Polda Metro Jaya.

    Karirnya pun terus menanjak. Pada tahun 2010 dia menjadi Karobinops Sops Polri. Tiga tahun kemudian dia ditugaskan menjadi Kapolda Riau hingga pada tahun 2014 dia kembali ditarik ke Polri untuk menjadi Kakorlantas.

    Selanjutnya, pada tahun 2016 Condro kemudian ditugaskan sebagai Kapolda Jawa Tengah. Condro bertugas di Polda Jateng selama tiga tahun sebelum akhirnya kembali ke Polri untuk menjadi Kabarhakam.

    Pada 19 November 2019 lalu, Condro kembali dipindahtugaskan. Condro ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Polri, sementara Kabarhakam dijabat oleh Komjen Firli Bahuri.

     

     

Galeri