• Komisi III Diminta Dorong Polri Usut Tuntas Temuan di Balaraja

    Komisi III Diminta Dorong Polri Usut Tuntas Temuan di Balaraja

    Beritahati.com, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti penemuan 2 juta batang baja tulangan beton yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tidak memiliki Nomor Registrasi Produk (NRP) di Balaraja, Banten (investor berasal dari Tiongkok) yang diamankan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamis (24/5/2018)

    “Komisi III DPR mendorong Kepolisian RI untuk mengusut tuntas temuan tersebut serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat,” ujar Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/5/2018).

    Pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga meminta Komisi VI DPR mendorong Kemendag untuk membuat regulasi yang tegas terhadap pabrik-pabrik pembuat baja non standar atau yang dikelola oleh pihak asing.

    “Hal ini berguna mengatur keberadaan pabrik pembuat baja yang belum memiliki standar keamanan dan keselamatan serta bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang belum teruji keamanannya,” tegasnya.

    “Dorong juga Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk menegaskan pentingnya SNI dan melaksanakan pada produk-produk industri baja bagi para pelaku industri sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 tahun 2017 tentang Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Beton secara Wajib,” pungkasnya.

  • Menpan RB Klaim Capaian Reformasi Birokrasi Terus Meningkat

    Menpan RB Klaim Capaian Reformasi Birokrasi Terus Meningkat

    Beritahati.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur menyatakan, salah satu program Jokowi-JK adalah reformasi birokrasi.

    Menurutnya, sejumlah capaian reformasi birokrasi telah menunjukkan peningkatan dan memiliki progres yang jelas. Terdapat empat program besar yang dijalankan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

    Keempat program tersebut adalah peningkatan efisiensi anggaran dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan SMART ASN menuju terwujudnya world class government, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

    “Dengan program ini, saya yakin reformasi birokrasi akan berjalan akseleratif dan tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud,” ujarnya pada acara Leader’s Talk Seri Pertama : Apa Kabar Reformasi Birokrasi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/05).

    Asman menyampaikan dalam program penguatan reformasi birokrasi mengalami banyak kemajuan. Diantaranya kenaikan nilai rata-rata reformasi birokrasi kementerian/lembaga hingga level kota dan kabupaten. Pada level kementerian/lembaga, nilai reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017.

    Nilai reformasi birokrasi ini adalah tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

    Untuk level K/L, rata-rata nilai reformasi birokrasi tahun 2015 mencapai 65,78, tahun 2016 meningkat menjadi 69,4, dan di tahun 2017 menjadi 71,91. Demikian juga di level provinsi tidak jauh berbeda, menunjukkan kenaikan yakni 41,61 di tahun 2015, meningkat 15,08 poin di tahun 2016 menjadi 56,59, dan pada tahun 2017 menjadi 60,47. Di level kabupaten/kota, rata-rata nilai reformasi birokrasi naik dari 42,96 di tahun 2015 menjadi 55,85 tahun 2016, dan 64,61 tahun 2017.

    “Peningkatan tersebut tidak lepas dari kerjasama sinergis lintas instansi, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan,” tegasnya.

    Selain itu, Kementerian PANRB terus memacu penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), agar instansi dapat mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran, menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas, serta menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran pembangunan.

    “Dengan penerapan SAKIP, di beberapa Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi, telah terjadi efisiensi anggaran yang luar biasa, yakni mencapai 41,15 Triliun rupiah,” pungkasnya.

  • Taufik Kurniawan Minta Pemerintah Segera Terbitkan PP Dari UU Terorisme

    Taufik Kurniawan Minta Pemerintah Segera Terbitkan PP Dari UU Terorisme

    Beritahati.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengapresiasi kinerja Pansus RUU Antiterorisme, dan mendorong pemerintah untuk segera membuat Peraturan Pemerintah (PP).

    “Kita apresiasi langkah Pansus yang semalam sudah berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat, dalam kaitan definisi terorisme. Namun setelah disahkan, bukan berarti langkahnya berhenti di sini. Kita mendorong pemerintah segera membuat aturan turunannya dalam bentuk PP, agar UU ini dapat diberlakukan,” kata Taufik ketika dikonfirmasi, Jumat (25/5/2018).

    Taufik menilai, 100 hari dirasa waktu yang cukup bagi pemerintah untuk menyusun PP. Termasuk soal pelibatan TNI dalam penindakan terorisme yang akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres), ia berharap tidak lebih dari satu tahun. Hal itu sesuai dengan yang diamanatkan oleh Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi’i.

    “UU Antiterorisme sudah disahkan, yang berarti DPR jangan dikambinghitamkan lagi, dalam kaitan pembahasan UU ini. Hal ini juga membuktikan bahwa DPR berkomitmen segera mengesahkan RUU ini, dan sama sekali tidak menghambat pembahasan. Kini bolanya ada di pemerintah untuk segera menurunkan UU ini ke PP, dan pembuatan Perpres,” kata Waketum PAN itu.

    Hari ini, Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Antiterorisme. Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi’i melaporkan hasil pembahasan RUU. Syafii mengatakan mereka telah mengadakan rapat dengan sejumlah pihak terkait. Dari pemerintah hingga ormas dan LSM, disebut Syafii, dimintai pendapat. “Kapolri, Komnas HAM, Kemenag, Setara Institute, ICJR," ujar Syafii.

    Syafi'i berharap PP sebagai pengatur jalannya UU tersebut, setelah disahkan nanti, dapat diterbitkan maksimal 100 hari setelah pengesahan. “Tiap UU perlu turunan dalam hal ini Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari tiap UU. Kita amanatkan PP tersebut bisa turun paling lama 100 hari setelah UU ini disahkan,” pungkasnya.

     

  • Kapolda Bali Cek Kesiapan Anggotanya dalam Melayani Masyarakat

    Kapolda Bali Cek Kesiapan Anggotanya dalam Melayani Masyarakat

    Beritahati.com, Bali - Cek kesiapsiagaan personelnya dalam melaksanakan tugas, Kapolda Bali Irjen Polisi Petrus R. Golose melakunjungan mendadak  ke Polsek-Polsek yang ada di wilayahnya, Jumat (25/5/2018)
     
    Polsek Dawan menjadi Polsek yang pertama dikunjungi oleh Kapolda Bali, setibanya di Polsek Dawan, Petrus R. Golose langsung menuju penjagaan Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
     
    Untuk mengecek kesiapsiagaan anggota yang berjaga, karena SPKT merupakan tempat pertama yang dituju jika ada masyarakat yang ingin melapor. "Termasuk sasaran pertama jika ada serangan teroris." ucapnya.
     
    Ia melihat kesiapan anggota Polsek Dawan dalam bertugas, baik sikap tampang, kelengkapan yang digunakan (Rompi anti peluru, senjata) dan sarana pendukung lainnya sudah lengkap.
     
    "Namun kewaspadaan dalam mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan dan pelayanan kepada masyarakat, tetap harus kita tingkatkan," imbuhnya.
     
    Usai pengecekan Kapolda Bali menyambangi seluruh Anggota Polsek Dawan, untuk memberikan motivasi agar selalu semangat dalam menjalankan tugas.
     
    Kapolda Bali bersama rombongan selesai pengecekan di Polsek Dawan langsung menuju ke Polsek Kawasan Laut Padang Bai dengan kegiatan yang sama.

Galeri