05/03/2017 14:21 1999


Presidential threshold dalam pemilu serentak

Dalam sistem parlementer, kabinet dibentuk oleh partai pemenang terbesar dalam Pemilu. Bila jumlah perolehan kursi di DPR tidak mayoritas tunggal (50%+1), maka dalam membentuk kabinet, partai pemenang terbesar dalam Pemilu berkoalisi dengan partai lain yang mempunyai kesamaan ideologi. Karena legitimasi pemerintahan datangnya dari DPR, maka setiap saat Kabinet bisa jatuh yaitu ketika dukungan suara di DPR kurang dari 50%.  Disisi lain, karena anggota DPR adalah Wakil Partai, maka setiap saat pula Anggota DPR bisa dicopot oleh Partai. 

Sebaliknya dalam sistem presidensial, dalam Pemilu rakyat mencoblos  tanda gambar orang (Pasangan Capres / Caleg). Artinya, sumber legitimasi Presiden dan Anggota DPR datangnya sama-sama langsung dari rakyat. Oleh karenanya Presiden dan juga Anggota DPR sama-sama tidak bisa dijatuhkan / dicopot ditengah jalan, kecuali karena alasan Pidana. Dengan logika politik yang demikian itu, maka baik dalam sistem parlementer maupun presidensial otomatis terbentuk kondisi “CHEK and BALANCE” dalam arti yang sesungguhnya.

Di beberapa negara seperti Perancis dan Timur Letse umpamanya, memang dikenal kedua norma Threshold, baik “Parlementary Threshold” maupun “Presidensial Threshold”. Hal ini terkait dengan pemisahan kedudukan Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, dimana Kepala Pemerintahan dipilih melalui Pemilu model Parlementer (Rakyat Coblos Gambar Partai), dan Presiden dipilih melalui Pemilu dengan model Presidensial (Rakyat Coblos Gambar Capres). 

Karena setiap saat Kabinet bisa jatuh, maka kedudukan Presiden perlu didukung oleh kekuatan Partai Politik, sehingga saat terjadi krisis pemerintahan, Presiden mempunyai legitimasi yang cukup kuat di DPR. Disanalah maka muncul konsep  “Presidensial Threshold”.  


2 / 4

Back to Top