11/10/2016 10:21 742


KPK Terapkan Metode "Makan Bubur Panas" Periksa Gubernur NTT

Cinque Terre

TPDI bersama sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Manggarai Barat di Jakarta,  akan menyerahkan dokumen lahan Pantai Pede yang terdiri dari (Perjanjian Kerjasama "Bangun Guna Sewa", Akte Pendirian PT. SIM, Legal Opinion tentang pelanggaran hukum dalam pengalihan lahan Pantai Pede dan Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 13 September 2016), serta daftar sejumlah nama yang perlu dipanggil KPK sebagai Saksi  untuk memperkuat alat bukti tentang dugaan korupsi dalam pengalihan lahan Pantai Pede. Mereka antara lain : Frans Lebu Raya, Heri Pranyoto, SE., Agustinus CH. Dula, Drs. Fidelis Pranda, Maximus Gassa, Mesakh B. Manafe, SH. Jeludi Fransiskus dan beberapa Tokoh Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, NTT lainnya.

TPDI  mengapresiasi dan mendukung penuh langkah KPK memproses dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan aset negara dan daerah yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat Provinsi dan Kabupaten-Kabupaten di NTT, dimulai dari kasus penjualan atau pengalihan fungsi dan hak lahan Pantai Pede di Kabupaten Manggarai Barat. Ini harus menjadi pintu masuk sekaligus trigger bagi KPK mengungkap korupsi akut di NTT dengan predikat sebagai provinsi terkorup. Kemenangan Hendrik Chandra dalam sengketa lahan Pantai Pede di tingkat kasasi, bukanlah akhir dari permainan merebutkan hak atas lahan Pantai Pede, karena lahan Pantai Pede secara hukum masih tersangkut sengketa dengan banyak pihak ( Masyarakat Manggarai Barat, Pemprov NTT dan PT. SIM). Bisa saja putusan Mahkamah Agung dalam sengketa pemilikan lahan Pantai Pede, akan membuka borok permainan mafia peradilan, karena dalam banyak kasus, putusan Mahkamah Agung sering bermakna sebagai bungkusan/kemasan untuk menutup rapat-rapat perbuatan korupsi dan karena itu KPK diharapkan bisa membongkar dan mengembalikan hak atas lahan Pantai Pede ke tangan masyarakat Manggarai Barat.

Konflik lahan Pantai Pede tidak berakhir dengan kemenangan Hendrik Chandra, bahkan menjadi titik awal membongkar jaringan mafia peradilan yang selalu menyertai kasas-kasus besar yang sering memangsa nasib rakyat kecil. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI, justru memperbanyak pihak lawan dan medan berperkara semakin melebar menjadi 5 (lima) pihak yang berkepentingan, yaitu Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat ( sebagai pihak yang paling dirugikan), Pemda Kabupaten Manggarai Barat, Pemprov NTT, PT. SIM dan Hendrik Chandra dkk. karena itu publik NTT harus menjadikan penyelidikan kasus lahan Pantai Pede sebagai momentum bersih-bersih, mementum melahirkan NTT baru setidak-tidaknya tidak sebagai Provinsi terkorup.

Langkah pertama diharapkan  dilakukan oleh KPK adalah selain mengungkap kasus dugaan korupsi lahan Pantai Pede, KPK juga secara simultan diharapkan melakukan "Audit Forensik" terhadap kinerja seluruh pejabat Penegak Hukum dan pejabat Pemda NTT, terkait dengan predikat NTT sebagai Provinsi terkorup. Mengapa karena telah bertahun-tahun Provinsi NTT menyandang predikat sebagai Provinsi terkorup, namun tidak ada satupun Gubernur, Mantan Gubernur, Bupati, Mantan Bupati/Walikota di NTT yang dibui karena korupsi. Padahal sudah triliunan rupiah uang negara dihabiskan untuk memperbaiki kesejahtraan rakyat di NTT, akan tetapi kasus busung lapar, perdagangan orang, musim kelaparan setiap tahun dll. terus saja melekat telah membawa kesengsaraan bagi rakyat banyak.


1 / 3

Back to Top