29/10/2016 16:04 1461


Quo Vadis Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia

Cinque Terre

Oleh: Tigor Mulo Horas
Praktisi Hukum Pasar Komoditi, Ketua umum P2KH-PEBTI

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, Indonesia adalah negara penghasil komoditi terbesar di dunia. Indonesia sebagai negara penghasil lima komoditas penting, yang kesemuanya masuk dalam urutan pertama sampai lima besar dunia, antara lain; CPO, karet, kopi, kakao, timah dan batubara. 

Sebagai bangsa kaya, Indonesia berpeluang sebagai negara penentu harga komoditi yang dibutuhkan dunia dan sebagai sumber referensi harga komoditi internasional. Akan tetapi, sampai saat ini, referensi harga komoditi-komoditi tersebut sebagian besar masih berasal dan ditentukan oleh negara-negara lain yang sama sekali bukan negara penghasil, malah justru “memble” alias importir.

Ketika hasil kekayaan komoditi tersebut diperdagangkan oleh negara lain secara internasional dimana perdagangan tersebut terjadinya di bursa berjangka komoditi luar negeri dan kemudian harga dari bursa luar tersebut menjadi acuan para pembeli asing, disitulah ketidak-berdaulatan komoditi Indonesia. 

Fenomena tersebut diatas menjad acuan dasar diperlukanlah berdirinya bursa berjangka komoditi di dalam negeri Indonesia. Dan dari sinilah perjalanan panjang bursa komoditi Indonesia di mulai semenjak terbitnya Undang-Undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang terealisasi dengan berdirinya bursa komoditi pertama di Indonesia yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau yang lebih di kenal dengan sebutan Jakarta Futures Exchange (JFX), dengan perdagangan perdananya pada 15 Desember 2000.

Pada hakikat dasarnya bursa berjangka komoditi memiliki fungsi dasar sebagai sarana lindung nilai (hedging) serta pembentukan harga (price discovery) yang transparan dan dapat sebagai harga rujukan (reference price), serta memiliki tambahan fungsi ekonomi sebagai sarana investasi yang memiliki unsur spekulasi dengan memperdagangkan fluktuasi harga yang terjadi. 

Kenyataan “Pahit” Bursa Komoditi Indonesia

Dalam perjalanannya, hakikat dasar fungsi ekonomi bursa berjangka justeru tidak berjalan, Bursa Berjangka Jakata (JFX) lesu dan tidak bergairah. Transaksi multilateral komoditi yang diharapkan berjalan kencang malah lambat, lebih lambat dari kura-kura tua yang sakit-sakitan. 

Yang berkembang malah justru fungsi tambahan yang sangat jelas mengandung makna spekulasi dan risiko kerugian sangat tinggi. Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) di luar bursa malah menjadi lebih besar dan jauh pesat perkembangannya di Indonesia. Perdagangan SPA yang di maksud adalah perdagangan Index Saham Luar Negeri, Forex & belakangan terakhir adalah Gold. 

Seiring dengan perkembangan perdagangan SPA (Index Saham Luar Negeri & Forex), berkembang pulalah masalah yang menggurita besar dan menelan banyak korban masyarakat yang merasa tertipu oleh para “oknum” marketing perusahaan pialang berjangka.

Dan demi untuk membantu Bappebti dalam menangani begitu banyaknya perkara maka lahirlah Badan Abitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). 

“BAKTI didirikan oleh PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), PT Kliring Berjangka Indonesia (persero) (KBI), Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI), dengan difasilitasi dan dukungan penuh Bappebti, berdasarkan akta pendirian yang ditandatangani pada tanggal 7 Nopember 2008 di Auditorium Utama Departemen Perdagangan dengan disaksikan oleh Menteri Perdagangan R.I. saat itu, Ibu Mari Elka Pangestu. Proses pendirian BAKTI dipersiapkan oleh sebuah tim kerja yang dibentuk oleh Kepala Bappebti. Pendirian BAKTI merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dan pelaku pasar melalui penyediaan sarana penyelesaian sengketa yang adil serta lebih sederhana dan lebih cepat daripada pengadilan”. 


1 / 2

Back to Top