Beritahati.com, Jakarta - Revisi Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurnanya yang digelar akhir Januari lalu.


Revisi yang diklaim menjadi inisiatif DPR itu, nantinya untuk merevisi UU ASN No 5 Tahun 2014 tentang status pegawai honorer yang akan tuntas dalam targetnya akhir Maret 2017.


Dengan adanya revisi UU ASN, diharapkan seluruh masalah honorer kategori satu dan dua maupun tenaga kontrak yang sudah eksis bekerja, bisa terakomodir dalam UU tersebut.


Namun begitu, wacana revisi tersebut dianggap sejumlah pihak bermuatan politis. Salah satunya adalah bertujuan membubarkan keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang belum lama ini mengungkap adanya praktik jual-beli jabatan yang menghabiskan dana sampai Rp 35 triliun.


Oleh karena itu, sejumlah pihak mendesak agar UU ASN yang hendak direvisi dengan dalih memperjuangkan nasib pegawai honorer tidak dilanjutkan.


Ditanya mengenai sikap pemerintah atas rencana revisi tersebut, Sekretaris Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), Aba Subagja, mengungkapkan, Menteri PAN RB belum menentukan sikapnya.


"Menteri belum ambil sikap soal revisi UU ASN," kata Aba dalam diskusi mengenai UU ASN di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (1/2).


Namun, menurutnya, revisi UU ASN adalah satu-satunya cara mengangkat pegawai honorer kategori 2 (K2). Sebab, dalam UU ASN memang ada aturan ketat terkait pengangkatan pegawai negeri sipil.


Hanya saja, Aba menyebutkan, Kementerian PAN RB memang tengah berkonsentrasi menata ASN. Mengingat, jumlahnya yang mencapai 4,5 juta dengan penyebaran yang tidak merata di seluruh Indonesia.