Beritahati.com, Jakarta - Praktisi Hukum, Petrus Selestinus menilai tindakan tidak mensolatkan jenazah seorang warga muslim di Masjid hanya karena mendukung salah satu calon non-muslim jelas merupakan tindakan melanggar HAM dan melanggar hukum orang yang sudah meninggal.


"Orang yang sudah meninggal, secara Islam atau tradisi Islam harus disholatkan di Masjid tanpa ada yang berhak menolak," ujar Petrus kepada Beritahati.com, Rabu (22/3).


Apalagi kata Petrus, penolakan itu didasarkan kepada prasangka buruk dan mengandung tindakan SARA yang melangar UU Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.


Dengan demikian Satpol PP kata Petrus tidak cukup hanya menurunkan spanduk yang bernada SARA, akan tetapi juga memproses hukum pelaku yang membuat dan memasang spanduk SARA itu.


"Sikap satpol PP yang hanya menertibkan spanduk dengan mencopot tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak mendidik, karena mengabaikan aspek penegakan hukum," jelasnya.


"Ini juga bagian dari sikap yang diskriminatif berupa memperlakukan orang yang membuat dan memasang spandung spandung seolah-olah kebal hukum. Karena itu Satpol PP harus menyerahkan spanduk itu kepada polisi sebagai barang bukti penindakan," tambahnya.


Diketahui Pemerintah Propinsi DKI Jakarta gencar melakukan penertiban spanduk yang bertuliskan larangan mensalatkan jenazah umat Islam pendukung calon nomor urut dua Basuki T Purnama alias Ahok.


Hingga Minggu (19/3/2017) kemarin, Satpol PP telah menurunkan 651 spanduk provokatif tersebut. Rinciannya, sebanyak 165 spanduk di Jakarta Barat, 155 spanduk di Jakarta Pusat, 138 spanduk di Jakarta Timur, 82 spanduk di Jakarta Utata, 104 spanduk di Jakarta Selatan, dan 7 spanduk di Kepulauan Seribu