Dipaksa nikah muda, tiga wanita ini gugat UU usia perkawinan ke MK

Dipaksa nikah muda, tiga wanita ini gugat UU usia perkawinan ke MK

Reporter : Miechell

Beritahati.com, Jakarta - Tiga orang ibu rumah tangga, yakni Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah (Pemohon), didampingi kuasa hukumnya, Ajeng Gandini (Koalisi Advokasi 18+), Kamis (8/6), mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk judicial review UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dengan nomor registrasi gugatan perkara 22/PUU-XV/2017.


Ketiganya mempermasalahkan, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi, 'Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)'.


Ketiganya merasa menjadi korban pernikahan usia dini (usia anak-anak) secara paksa dengan menggunakan undang-undang tersebut," sebut Ajeng Gandini, dalam sidang sebelumnya, Rabu (7/6).


Para Pemohon merasa dipaksa untuk menikah di usia dini karena keterbatasan ekonomi dan lilitan hutang yang dialami keluarganya. Dalam perjalanan pernikahannya, para Pemohon mengaku bahwa hak-haknya telah dirampas, antara lain hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk reproduksi yang sehat, dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.


Meski gugatan pernah ditolak dengan putusan Mahkamah Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dengan alasan bahwa ketentuan a quo merupakan kebijakan hukum pembuat UU (open legal policy), pihak Pemohon menilai bahwa meskipun penentuan batas usia perkawinan pada ketentuan a quo merupakan open legal policy, akan tetapi implikasi ditetapkannya syarat usia tersebut sangat merugikan hak konstitusi kaum perempuan.


Ketentuan tersebut dinilai telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan di mata hukum terhadap kaum perempuan. Para Pemohon juga berpendapat bahwa seharusnya untuk melindungi hak-hak kaum perempuan tersebut, MK melakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional para Pemohon.


Oleh karena itu, Kamis (8/6), sidang tuntutan baru kembali digelar untuk mengubah hasil putusan mahkamah pada 2014 tersebut. Pengujian ketentuan ini memakai batu uji yang berbeda dengan pengujian perkara 30-74/PUU-XII/2014. Batu uji yang digunakan dalam dua perkara itu adalah Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Sedangkan pada perkara ini, batu uji yang diajukan adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.


"Frasa '16 tahun' agar diganti menjadi '19 tahun' sama seperti syarat usia pada laki-laki. Hal ini demi pengakuan atas hak asasi anak perempuan, agar perempuan juga tidak dirugikan," sambung Ajeng.


Dalam sidang tanggapan hari ini, Hakim Konstitusi Aswanto menyarankan agar para Pemohon lebih mengelaborasi permohonannya, terutama pada bagian kerugian konstitusional yang dialami akibat menikah di usia dini.


Selain itu, terkait petitum dan pokok permohonan, Aswanto juga menekankan agar Pemohon tidak hanya menyebutkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, tetapi juga menjelaskan bagian mana yang membuatnya dikatakan bertentangan.


Sementara itu, Hakim Konstitusi, Saldi isra justru menilik lebih dalam dengan pertanyaan 'menohok' mengenai usia Pemohon prinsipal yang masih berusia 13 tahun dan 14 tahun saat menikah, padahal undang-undang mengizinkan perempuan menikah pada usia minimal 16 tahun.


Lebih lanjut Saldi mengatakan bahwa hal ini bukan persoalan norma, tetapi persoalan praktik. Saldi juga mengharapkan Pemohon untuk dapat melampirkan data-data psikologi dan kesehatan yang menunjukkan perkawinan di usia 16 tahun memiliki risiko tinggi.


Hakim Konstitusi, Wahiduddin menyatakan pengujian perkara yang dimohonkan Pemohon tidak bersifat tunggal. Artinya, ada beberapa undang-undang lain yang juga terkait, seperti UU Perlindungan Anak, UU Tenaga Kerja, dan UU Pendidikan, sehingga dapat menjadi dasar menaikkan dari 16 (tahun) ke 19 (tahun) supaya tidak ada perbedaan dari usia pria.


"Jadi, perlu ditegaskan lagi mengapa perlu disamakan antara usia pria dan wanita untuk menikah pada 19 tahun," pungkas Hakim MK, Wahiduddin Adam.

   

Populer

Pilihan

Ikuti Berita

Back to Top