Golkar Sepaham dengan Pemerintah Soal Presidential Threshold

Golkar Sepaham dengan Pemerintah Soal Presidential Threshold

Reporter : Holang

Beritahati.com, Jakarta - Tarik-menarik antara DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu masih alot. Pemerintah berkukuh ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20-25%. Partai Golkar pun mengikuti usulan pemerintah.


"20-25 persen," ujar Ketua Fraksi Golkar, Robert Kardinal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).


Robert menuturkan, pihaknya sependapat dengan pemerintah supaya bisa memilih orang yang lebih berkualitas.


Robert mencontohkan pemilihan kepala daerah yang menggunakan sistem threshold. Rujukan tersebut yang menjadi kekuatan Golkar tetap memilih abang batas 20-25 persen.


"Begini, kita pilih bupati aja ada thresholdnya. Masa Presiden engga pakai threshold. Mau berapa pasang nanti yang maju jadi calon presiden. Dengan treshold ini hak orang lain bukan berarti disingkirkan tetapi memilih orang lain lebih berkualitas. Disaring," jelasnya.


Anak buah Setya Novanto ini mengira, pihak yang menyetujui ambang batas nol persen hanya bertujuan mencari uang.


"Jangan-jangan orang jadi presiden hanya untuk cari duit sendiri. Kalau saya jadi calon, terus lumayan ni, teman bantu saya walaupun bagaimana yang penting bantukan. Bisa aja. Ada kemungkinan begitu," pungkasnya.

   

Populer

Pilihan

Ikuti Berita

Back to Top