Cerita Djoko Edhi tentang rekam jejak bisnis para taipan sejak Orba hingga kini

Cerita Djoko Edhi tentang rekam jejak bisnis para taipan sejak Orba hingga kini

Reporter : Miechell

Beritahati.com, Jakarta - Sebesar 78 persen lahan perkebunan dan pertanian di Indonesia dikuasai oleh pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa. Sekitar 74 persen tanah produktif di DKI Jakarta dikuasai sepenuhnya oleh para taipan (pengusaha keturunan tionghoa) tersebut, ditambah lagi hampir 80 persen sektor keuangan juga telah dikuasai.


Betapa kuatnya pengaruh para taipan dalam perekonomian Indonesia dibuktikan pula dalam rilis 150 rangking tax amnesty beberapa waktu lalu, dimana hanya ada 16 nama pengusaha pribumi, sisanya adalah para taipan. Ini dibeberkan Pengamat Politik dan mantan anggota DPR RI Komisi III Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Djoko Edhi Abdurrahman, Jumat (16/6).


Sedikit mengupas kekuatan para taipan dan aliansinya, Djoko Edhi memulai dari era pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde baru (Orba) dimana para taipan memang bermunculan untuk membantu pembangunan.


Pada saat itu, muncul istilah 'Mesin Ekonomi Soeharto' yaitu kumpulan 166 pengusaha dimana sebagian besar adalah para taipan ditambah lagi ada 14 pengusaha pribumi di dalam dengan satu diantaranya adalah Jusuf Kalla. Tapi para taipan bisa diredam oleh Soeharto melalui Inpres 14/1967 yang melarang semua kegiatan berbau etnis tionghoa di Indonesia.


"Mereka (para taipan) berhasil dikendalikan oleh Soeharto. Bahkan diatur pula bahwa mereka tidak boleh berpolitik, masuk militer, apalagi menjadi birokrat," kata Djoko Edhi.


Masih menurut Djoko Edhi, sejak dicabutnya Inpres 14/1967 oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga sekarang ini, para taipan ternyata sudah menguasai setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia hingga menguasai politik maupun ekonomi.


"Jika politik sudah dikuasai, artinya sangat berbahaya," imbuhnya.


Taipan menguasai tanah di Indonesia dalam bentuk perusahaan-perusahaan pengembang raksasa. Untuk sekedar mengenal mereka, ada dua kelompok taipan pengembang yaitu Kantonis (terpelajar), diantaranya Mukmin Ali dan James Riady. Kubu kedua adalah kelompok taipan garis keras seperti Aguan, Tommy Soeharto, Sukanto Tanoto dan lain sebagainya.


Menyambung ulasannya, Djoko Edhi terus membeberkan, selepas 2005, kekuatan mulai terbentuk sangat kuat. Apalagi setelah banyak diantara para taipan tersebut memiliki akses untuk ikut berkiprah di dunia politik. Dan jika ditelusuri, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu bukan di kubu Aguan, Tommy Soeharto maupun Tanoto, melainkan kubu Kantonis bersama James Riady dan rekan-rekan mereka yang lainnya.


Lalu di dunia bisnis muncul istilah kumpulan taipan dengan nama 9 Naga (nine dragon), yang merupakan kolaborasi dari kumpulan-kumpulan sebelumnya. Tapi menurut Djoko Edhi, bukan itu nama sebenarnya, melainkan 9 Pedang (nine sword), yang juga memiliki akses Triad atau kejahatan terencana, contohnya narkoba.


Oposisinya adalah kelompok taipan bernama 7 Samurai (seven samurai) diantaranya Franky Wijaya, dimana mereka tidak memiliki aliansi dengan narkoba atau jatanras melainkan bermain di bisnis pendidikan dan lain sebagainya.


Jalan satu-satunya untuk meredam masuknya aliansi taipan ke dunia politik adalah melalui Pemilihan umum seperti Pileg, Pilpres maupun Pilkada. Akan tetapi masalahnya menurut Djoko Edhi, pribumi dengan suara kurang lebih 183 Juta orang tidak mampu melakukannya akibat kemiskinan hingga mudah terpecah-belah baik oleh isu maupun pengkhianatan.


Menutup perbincangan, Djoko Edhi menilai carut-marutnya perpolitikan saat ini adalah akibat pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa mengontrol sepak terjang para taipan baik di pemerintahan maupun dunia politik, tidak seperti jaman Soeharto. Padahal, Djoko Edhi berpendapat, jika terus dibiarkan pastinya konsep OBOR (One Belt One Road) atau Politik Cina Raya akan dengan mudah melancarkan perang Neo-Cortex.


" Neo-Cortex itu tidak perlu mengirimkan pasukan untuk menguasai sebuah negara, cukup beli saja orang-orangnya baik di pemerintahan maupun politik. Inilah ancaman yang tidak dilihat Presiden saat ini," pungkasnya.


Sebenarnya bukan siapa yang bisa mengontrol atau siapa yang tidak bisa, akan tetapi lebih kepada siapa yang bisa mengendalikan dirinya sendiri dalam balutan loyalitas terhadap sesuatu yang diyakini memiliki kemaslahatan untuk rakyat banyak.


Sebuah negara tidak bisa berjalan dengan bersih lalu menjadi negara maju, jika orang-orang di dalamnya dari pemerintahan hingga rakyat jelata tidak bisa mengendalikan diri dan menunjukkan loyalitas kepada tanah air.

   

Populer

Pilihan

Ikuti Berita

Back to Top