327 
Selain tak profesional, Adhie Massardi tuding ada 'kekuatan besar' kendalikan KPK

Selain tak profesional, Adhie Massardi tuding ada 'kekuatan besar' kendalikan KPK

Reporter : Miechell

Beritahati.com, Jakarta - Aktivis Komite Bangkit Indonesia dan Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi mengatakan KPK yang sejatinya adalah lokomotif pemberantasan korupsi di Indonesia, seharusnya bisa memupuk kerja sama dengan lembaga negara lainnya, seperti DPR RI, Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).


Pernyataan mantan juru bicara Presiden Gus Dur, itu disampaikan saat audiensi beberapa tokoh masyarakat dan LSM kepada Pansus KPK DPR RI, berlangsung Senin (19/6), di ruang KK-I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.


Adhie menilai penolakan KPK atas surat Pansus hak angket untuk menghadirkan Miryam S. Haryani, dimaknai sebagai tindakan tidak kooperatif dan tidak profesionalnya KPK kepada wakil rakyat.


"Padahal pada 2009, saat KPK pernah tersandung masalah besar dalam mengungkap skandal korupsi Century, DPR dan LSM yang membantu mereka. Kenapa sekarang berubah saya juga tidak tahu," kata Adhie.


Adhie berpendapat, ada kesan tindakan KPK ini seperti menutupi sesuatu di balik pengusutan kasus mega korupsi e-KTP yang sudah diketahui publik melalui kesaksian Miryam S. Haryani sempat menyeret nama-nama politisi Senayan sebagai pihak penerima 'pembagian' dana e-KTP. Dan nama-nama itu juga sekarang duduk sebagai panitia pansus angket DPR RI terhadap KPK.


Atas dasar itu, Adhie Massari, menuding bahwa ada kekuatan besar yang sedang 'mengemudikan' KPK.


"Oleh karena itulah kami datang untuk memberikan dukungan terhadap panitia pansus hak angket KPK agar sekalian mengusut saja kasus-kasus korupsi yang selama ini terbengkalai seperti BLBI, Century, Sumber Waras, Taman BMW, Pelindo, serta banyak kasus lainnya," tutur Adhie.


Karena itulah, Adhie menekankan harus ada mekanisme baru bagi KPK, yaitu bukan sekedar membongkar kasus berdasarkan jumlah uang lalu mengembalikannya kepada negara, akan tetapi siapa otak dan pelakunya juga harus dibuat terang benderang.


Road map pemberantasan korupsi di tubuh KPK harus dibuat secara jelas dan transparan, agar dapat secara tuntas menyelesaikan setiap kasus. Sebab, selama ini KPK dianggap tidak pernah tuntas menyelesaikan kasus-kasus bahkan cenderung tebang pilih. Seolah-olah ada 'kekuatan besar' yang mengendalikan. Siapa 'kekuatan besar' yang dikatakan Adhie Massari, tidak ada yang pernah tahu.


"Persoalan besar sedang terjadi di tubuh KPK, masalah Miryam S. Haryani sudah tidak relevan lagi untuk diangkat, mari sama-sama perbaiki kinerja KPK," imbuhnya.


Untuk kasus Novel Baswedan, Adhie juga beranggapan itu adalah kriminalisasi, sehingga sudah saatnya KPK membuka rahasia atau jujur tentang siapa saja pihak yang menekan atau dengan kata lain 'mengendalikan' mereka (KPK -red).


"KPK harus mulai belajar untuk profesional dalam bekerja, sehingga pansus angket DPR RI harus maju terus atau hancur di mata rakyat," pungkasnya.


(Editor : Cahyo)

   

Populer

Pilihan

Ikuti Berita

Back to Top