1678 
Tolak panggilan DPR, Ketua LSM ini sebut KPK 'anak durhaka'

Tolak panggilan DPR, Ketua LSM ini sebut KPK 'anak durhaka'

Reporter : Miechell

Britahati.com, Jakarta - Ketua Gerakan Laskar Anti Korupsi (GALAK), Muslim Arbi mengapresiasi pembentukan pansus angket DPR RI untuk KPK, mengingat selama kurun waktu 15 tahun usia lembaga anti rasuah tersebut belum pernah terbentuk pansus untuk menyelidiki kinerja lembaga antirasuah tersebut.


"Kekuatan yang diberikan kepada KPK untuk menangkap, menyadap, serta hal-hal lain terkait tugas pemberantasan korupsi cenderung tanpa makna hasil," kata Muslim saat audiensi antara tokoh masyarakat dan LSM dengan Pansus Hak Angket DPR RI kepada KPK, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, (19/6).


Terlebih lagi, lanjut Muslim, ketika mengusut kasus mega korupsi KTP elektronik yang melibatkan banyak nama anggota dewan yang sekarang duduk di pansus angket lalu menolak panggilan untuk klarifikasi maupun menghadirkan saksi adalah sebuah perbuatan yang kurang ajar.


"Dipanggil untuk klarifikasi dan menghadirkan saksi Miryam S. Haryani saja mereka (KPK) menolak. Itu artinya KPK anak durhaka, karena lupa siapa yang membentuk sekaligus membuatkan payung hukum untuk KPK sejak awal, jan DPR," sindirnya.


Muslim juga heran dengan kinerja KPK era kepemimpinan Agus Rahardjo saat ini karena selalu saja harus memenuhi panggilan Presiden jika sedang mengusut kasus tertentu. Salah satunya ketika merebak kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras, Ketua KPK Agus Rahardjo sampai harus pergi ke Korea memenuhi panggilan Presiden.


"Tapi sepulang dari sana, tidak ada tindak lanjut untuk menjerat Ahok dalam dugaan kasus korupsi Sumber Waras," sambungnya.


Oleh karena itu, kepengurusan maupun mekanisme kerja KPK saat ini harus ditinjau kembali. Pansus angket harus bergerak cepat untuk memperbaiki kinerja KPK.


Hal senada juga diungkapkan mantan calon Gubernur DKI Jakarta, Teguh Santosa. Wartawan senior ini juga berpendapat, tugas-tugas KPK sebenarnya adalah tugas-tugas yang sebenarnya bisa dijalankan oleh Kepolisian beserta Kejaksaan. Terbukti dengan duduknya para penyidik KPK yang merupakan anggota Polri, semakin memperkuat asumsi Teguh bahwa tugas-tugas KPK bisa diambil-alih Kepolisian maupun Kejaksaan.


Terlebih sekarang ini, KPK dianggap sudah menyalahi banyak sekali aturan maupun norma-norma dalam melakukan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan anggota-anggota dewan yang sekarang duduk di kursi pansus angket atas mega korupsi KTP elektronik saja KPK tidak kooperatif.


"Jadi sudah saatnya memikirkan untuk membubarkan KPK. Masih ada Kepolisian maupun Kejaksaan yang dapat menjalankan tugas mereka," tegas Teguh Santosa.


(Editor : Cahyo)

   

Populer

Pilihan

Ikuti Berita

Back to Top