146 
DPR harus gamblang jelaskan dasar dan tujuan angket KPK kepada publik

DPR harus gamblang jelaskan dasar dan tujuan angket KPK kepada publik

Reporter : Miechell

Beritahati.com, Jakarta - Meski satu aliansi bersama Adhie Massari, namun mantan anggota Komisi III DPR RI periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR), Anhar Nasution meminta klarifikasi dari Pansus angket DPR agar menjelaskan ke publik atas dasar dan tujuan pembentukan pansus angket dilakukan. Berdasarkan kasus-kasus korupsi yang terjadi selama ini, kerap anggota dewan juga terseret ke dalamnya, sehingga harus diakui citra DPR memang dalam kondisi kurang meyakinkan, ditambah merebaknya kasus mega korupsi KTP elektronik yang kembali menyeret sejumlah nama anggota DPR yang berujung citra DPR semakin buruk di hadapan publik.


"Bahkan jumlah akademisi dari kalangan profesor sudah terkumpul sekitar 300 orang untuk mendukung KPK melawan pansus angket," ujar Anhar. Aktifis LSM Forum Anti Korupsi dan Advokasi Tanah (FAKTA) ini melanjutkan, agar tidak terjadi salah pengertian bagi publik, pansus angket harus melakukan klarifikasi serta memberikan pernyataan resmi terkait dasar pembentukan pansus angket bukan karena mereka sedang tersandung kasus mega korupsi KTP elektronik. Setelah itu, baru jelaskan secara gamblang tujuan utama dibentuknya pansus angket, agar jelas di mata masyarakat.


Pasalnya, kata Anhar, sejauh ini masyarakat menganggap bahwa pembentukan Pansus Hak angket KPK semata ajang 'balas dendam' DPR karena banyak anggota dewan yang terseret beberapa kasus mega korupsi, seperti kasus KTP elektronik, misalnya. Karena itu, menurutnya diperlukan klarifikasi yang sebaik-baiknya terkait pansus angket ini. Jika memang berhasil meyakinkan masyarakat, barulah pansus memiliki kekuatan untuk melakukan pemanggilan paksa, kalau perlu menjemput paksa KPK untuk datang ke Senayan memenuhi panggilan.


"Jika sudah jelas dasar dan tujuan pembentukan pansus angket di hadapan masyarakat, jangankan rekomendasi pembubaran KPK, akan tetapi impeachment terhadap Presiden juga bisa dikeluarkan," imbuhnya.


Hal senada juga diungkapkan oleh mantan anggota DPR RI Komisi XI, Habil Marati bahwa kejelasan awal mengenai dasar pembentukan pansus angket serta tujuannya memang penting. Dirinya tidak ingin aliansi yang mereka bentuk untuk mendukung proses transparansi serta perbaikan lembaga KPK oleh pansus angket menjadi bumerang.


"Jangan sampai juga kami dianggap melindungi koruptor yang tersangkut kasus KTP elektronik," ujarnya singkat. Habil menekankan, KPK memang butuh perbaikan terutama di era kepemimpinan Agus Rahardjo saat ini. Namun begitu, untuk melakukan perbaikan tersebut perlu diperhatikan dasar, tujuan dan arah yang benar di hadapan masyarakat.


 

   

Populer

Pilihan

Ikuti Berita

Back to Top