159 
Ihsanuddin Noorsy: KPK sebatas memadamkan 'kebakaran korupsi' tanpa matikan sumber apinya

Ihsanuddin Noorsy: KPK sebatas memadamkan 'kebakaran korupsi' tanpa matikan sumber apinya

Reporter : Miechell

Beritahati.com, Jakarta - Menanggapi kegaduhan pansus angket DPR dan KPK, ekonom Ihsanuddin Noorsy angkat bicara. Tim Ahli Pusat Studi Kerakyatan UGM periode 2005-2010 ini mengatakan ada dua alasan proporsional yang merujuk kepada pansus angket, yaitu alasan subyektif dan obyektif.


Alasan obyektifnya, DPR memiliki hak pengawasan sekaligus pemeriksaan kebijakan jika merujuk pada UU MD3. Logikanya seperti itu menurut Ihsanuddin, namun tindakan KPK yang tidak mengindahkan panggilan pansus angket maupun menghadirkan saksi yang menyebutkan nama-nama anggota dewan yang terlibat mega korupsi KTP elektronik itu telah mengacaukan hubungan kelembagaan.


"Surat balasan KPK terhadap pemanggilan pansus angket berupa penolakan menghadirkan Miryam S. Haryani untuk pemeriksaan di senayan justru mengacaukan hubungan kelembagaan ditengah pandangan masyarakat akan lemahnya pemberantasan korupsi di tingkat legislatif," sebut Ihsanuddin, Senin (19/6), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.


Lebih lanjut, Ihsanuddin menjelaskan alasan subyektifnya adalah saat ini DPR sedang mengalami masalah besar. Pembentukan pansus angket dianggap masyarakat adalah akibat para anggota dewan terjerat kasus mega korupsi KTP elektronik. Bahkan dengan sebab yang sama, para cendekiawan yaitu sekitar 300-an profesor juga sudah menunjukkan dukungan kepada KPK.


Jalan keluar atau rekonstruksi obyektif analisanya adalah, pansus angket harus mampu membuktikan kepada masyarakat maupun kaum cendekiawan tersebut bahwa dasar maupun tujuan dibentuknya pansus angket oleh DPR adalah bukan akibat mereka terlibat kasus mega korupsi e-KTP, melainkan murni ingin memperbaiki kinerja KPK saja.


"Kemurnian memperbaiki kinerja KPK adalah pansus angket harus mempertanyakan perihal kasus-kasus korupsi yang mangkrak seperti BLBI, Century, Pelindo, Rumah Sakit Sumber Waras, serta beberapa kasus lainnya," sambung pengamat ekonomi politik senior ini.


Disamping itu, dengan menonjolkan kemurnian tujuan maupun dasar pembentukan pansus angket, akan membebaskan DPR yang terdiri dari beragam partai politik dari dugaan 'konstruksi politik penyidikan' yang sedang dimainkan KPK.


Pertanyaannya adalah, apakah penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi selama ini sampai korupsi terheboh KTP elektronik memang benar sebuah penyidikan atau sebuah cara untuk menyandera DPR menuju pemilu 2019 mendatang?


Namun begitu, secara pribadi Ihsanuddin Noorsy berpendapat bahwa KPK memang butuh penyegaran atau sedikit perbaikan terkait kasus-kasus korupsi besar yang mangkrak penyelesaiannya.


Bahkan dia bersama M. Yasin dan Chandra Hamzah juga pernah mengajukan bukti-bukti kejahatan keuangan di Indonesia kepada KPK tapi tidak ditindaklanjuti sampai hari ini.


Menutup penelaahannya, pria yang medapatkan gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya ini menambahkan, terlepas dari carut-marut pansus angket, sebenarnya kinerja KPK selama ini masih sebatas memadamkan 'kebakaran korupsi'.
asih sebatas memadamkan 'kebakaran korupsi'.
KPK mengincar jumlah-jumlah korupsi recehan namun tidak sesegera mungkin menyelesaikan kasus korupsi besar seperti BLBI, Cemtury, Pelindo, serta tentu saja mega korupsi KTP elektronik.


"KPK memadamkan kebakaran tanpa mematikan sumber api," tutupnya seraya mengajak semua pihak untuk sama-sama mengingatkan KPK terkait hal itu.


(Editor : Cahyo)

   

Populer

Pilihan

Ikuti Berita

Back to Top