Hadapi tantangan pembangunan, Pemerintah perkuat rantai pasok industri konstruksi

Hadapi tantangan pembangunan, Pemerintah perkuat rantai pasok industri konstruksi

Penulis: Cahyo

Beritahati.com, Jakarta - Menghadapi tantangan maraknya pembangunan Infrastuktur, infrastruktur skala besar harus di dukung dengan kesiapan industri konstruksi dan kesiapan rantai pasok konstruksi sumber daya konstruksi.


Demikian diungkapkan Plt. Dirjen Bina Konstruksi Danis Sumadilaga, saat menggelar Indonesia Infrastructure Week di JCC, Jakarta, Rabu (8/11).


Danis mengatakan, saat ini konstruksi Indonesia 2017 didukung dengan lahirnya Undang-Undang (UU) atau UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017.


Melalui UU ini, sektor jasa konstruksi digiring ke arah baru yaitu penguatan stakeholder atau pemangku kepentingan Jasa Konstruksi terutama rantai pasok Industri Konstruksi dan Usaha Penyediaan Bangunan.


"Kita menyadari sepenuhnya bahwa infrastruktur yang andal merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Oleh karena itu, segenap upaya akan kita curahkan terus menerus dalam upaya membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang telah lebih maju infrastrukturnya," tutur Danis.


Dia menambahkan, industri konstruksi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini berkembang pesat dengan berbagai program pembangunan infrastruktur. Rantai pasok perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.


Untuk mendukung hal tersebut, UU Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017 secara tegas menyebutkan pada pasal 17 ayat (1): Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi.


"Tujuan dari adanya pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi dalam UU No. 2 Tahun 2017 adalah agar tercipta produk konstruksi yang berkualitas, tercipta keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan, dan tercipta integrasi nilai tambah," ujar Danis.


Selain itu beberapa hal penting lainnya yang diatur oleh UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ini antara lain adanya pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, meningkatkan peran masyarakat sebagai bagian kemitraan dan sistem informasi.


Tidak hanya itu, UU tersebut juga mengatur perlindungan hukum terhadap upaya menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi, perlindungan bagi tenaga kerja, sebagai jaring pengaman terhadap investasi serta menjamin pola persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

   

Populer

Pilihan

Ikuti Berita

Back to Top