Ulasan: Presiden dan Wapres JK sepakat utamakan bukti hukum dalam kasus Novanto

Ulasan: Presiden dan Wapres JK sepakat utamakan bukti hukum dalam kasus Novanto

Penulis: Dadi

Ulasan: Presiden dan Wapres JK sepakat utamakan bukti hukum dalam kasus Novanto
Dadi


Beritahati.com, Jakarta - KPK resmi mengumumkan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP untuk kedua kalinya. Pada penetapan tersangka yang pertama, Setnov berhasil lolos lewat praperadilan.


KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN (Setya Novanto), anggota DPR RI, bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto, diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi melaui proyek e-KTP.


"SN dijerat Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).


Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan penanganan kasus korupsi dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto mesti sepenuhnya diserahkan ke proses hukum yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


"Itu tugas KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi Serahkan saja ke proses hukum," katanya usai membuka Muktamar ke-VII Dewan Masjid Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu, ketika ditanya mengenai penetapan kembali Setya Novanto sebagai tersangka kasus KTP-e.


Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengingatkan agar Polri bertindak atas dasar bukti dalam mengusut laporan terhadap pimpinan KPK, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


"Kan Presiden sudah memberikan arahan, Kapolri juga sudah memberikan arahan. Ya kalau memang ada buktinya, silahkan (proses). Tapi jangan kalau tanpa itu (bukti)," tambahnya.


KPK sebelumnya telah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP-e. Namun kemudian pengadilan mengabulkan permohonan pra-peradilan dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. Kemarin KPK kembali menetapkan dia sebagai tersangka perkara itu.


Mengenai tuduhan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang terkait Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) berkenaan dengan Setya Novanto yang dilayangkan pengacara Setya Novanto ke dua pemimpin KPK, Wakil Presiden menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan kepada Polri untuk menghentikan kasus itu jika tidak menemukan bukti.


"Presiden kan yang tertinggi. Itu nanti akan dilaksanakan Polri," katanya.


Sebelumnya, Bareskrim Polri menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas laporan Sandi Kurniawan terhadap dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Sandi merupakan salah satu anggota tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto yang tergabung dalam Yunadi and Associates.


Agus dan Saut dilaporkan dengan tuduhan membuat surat palsu dan menyalahgunakan wewenang dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP yang sempat menjerat Novanto.


Pengacara Novanto kemudian kembali melaporkan pimpinan KPK setelah KPK mengumumkan penetapan tersangka Novanto.
terkait penerbitan SPDP,


Jokowi meminta Polri menghentikan penyidikannya apabila tak ada bukti dan fakta hukum.
"Kalau ada proses hukum, proses hukum. Tetapi saya sampaikan, jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. Saya sudah minta dihentikan kalau ada hal seperti itu. Dihentikan," kata Jokowi kepada pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11) lalu.


Jokowi juga berharap penyidikan Polri terhadap pimpinan KPK ini tidak mengganggu hubungan dua lembaga penegak hukum.
Presiden juga meminta penyidikan ini tak membuat gaduh.


Adapun Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya sudah meminta penyidik berhati-hati dalam menangani perkara tersebut.
Kapolri memastikan bahwa pengusutan laporan tersebut tidak akan membuat hubungan Polri dengan KPK memburuk.


"Saya menyampaikan komitmen, prinsipnya tak ingin masalah menjadi gaduh dan membuat hubungan Polri dan KPK menjadi buruk," ujar Tito di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/11) lalu.


 

   

Populer

Pilihan

Ikuti Berita

Back to Top