Hak Imunitas anggota DPR gugur untuk kasus korupsi, Ini penjelasannya

Hak Imunitas anggota DPR gugur untuk kasus korupsi, Ini penjelasannya
Pakar hukum tata negara Refly Harun
Reporter : Miechell

Beritahati.com, Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan, Ketua DPR Setya Novanto tidak dapat menggunakan hak imunitas untuk menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, hak imunitas tidak bisa digunakan anggota DPR yang diduga terlibat atau sebagai saksi dalam kasus pidana khusus atau extraordinary crime, yakni korupsi. Dalam hal ini Novanto diduga terlibat korupsi dana e-KTP.

"Hak imunitas itu tidak berlaku untuk kasus korupsi. Apalagi yang sedang disidik KPK," ujar Refly di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/11).

Refly membenarkan, Pasal 224 ayat 1 UU MD3 memberi hak imunitas bagi anggota DPR saat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangannya. Namun, aturan dalam UU itu tidak berlaku dalam kasus korupsi yang masuk kategori pidana khusus atau extraordinary crime.

"Jadi kalau seorang anggota atau ketua DPR diduga melakukan tipikor maka sama sekali tidak ada yang berlaku hak imunitas di sana," ujarnya.

Lebih lanjut, Refly mengatakan, KPK dapat menahan Setnov karena hak imunitasnya tidak berlaku. KPK memiliki beberapa alasan untuk menahan Setnov, seperti merintangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, atau memberi keterangan palsu.

Tindakan Setnov yang berulangkali mangkir, kata Refly, juga bisa dijadikan alasan untuk KPK melakukan penahanan. Ia menganggap kalau bicara mengenai kekuatan atau power, KPK bisa menahan Setya Novanto.

Meski KPK memiliki peluang bertindak represif, Refly menyarankan, Setnov bertindak kooperatif saja. Ketua Umum Golkar tersebut disarankan memenuhi panggilan KPK sebagai saksi atau tersangka untuk memperjelas posisinya dalam kasus tersebut.

Tindakan kooperatif seperti itu, kata Refly, akan menjadi contoh yang baik dari seorang pejabat negara kepada masyarakat dalam konteks hukum dan pemberantasan korupsi. Apalagi seorang Ketua DPR seperti Setya Novanto harus memberi contoh yang baik dengan datang ke KPK untuk menyelesaikan masalah. 

"Tidak boleh berlindung di balik prosedur dan hak imunitas," ujarnya.

   

Populer

Pilihan

Ikuti Berita

Back to Top