Beritahati.com, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyikapi uji materi Pasal 12 dan Pasal 46 UU KPK yang diajukan pengacara Setya Novanto yakni Fredrich Yunadi di Mahkamah konstitusi (MK). Dirinya menilai, baik penyidikan atau pemeriksaan terhadap Setnov tidak bisa berhenti meski sedang mengajukan uji materi 

Sesuai prosedur MK, sebuah UU yang sedang diuji tetap berlaku sebelum putusan dikeluarkan. Jadi UU itu memberi hak atau kepastian kepada KPK untuk memanggil atau menahan tersangka sebelum UU itu dibatalkan eksistensinya.

Di sisi lain, Refly menilai, uji materi dua pasal terkait kewenangan penyidikan itu bagian dari upaya lain Setnov menghindar dari KPK. Menurutnya, Freidrich selaku pengacara Setnov tidak memahami uji materi itu tidak sama dengan uji materi UU MD3 berkaitan dengan Pansus Angket KPK yang diajukan Wadah Pegawai KPK.

"Jadi ini berbeda dengan pasal tentang hak angket, itu grey area. Apakah angket berwenang menyidik lembaga independen semacam KPK," ujarnya, di Gedung DPR, Selasa (14/11).