Beritahati.com, Jakarta - Filsuf sekaligus Profesor Institut Teknologi Massachusetts (MIT) Noam Chomsky dan sekelompok akademisi internasional lainnya meminta pemerintah Indonesia menarik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Papua karena mereka menuding terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan pasukan keamanan terhadap warga sipil di provinsi tersebut.


"Kami meminta pemerintah Indonesia dan negara kami masing-masing untuk mengambil tindakan urgen dan efektif untuk memastikan militer Indonesia segera ditarik dari Papua Barat dan Indonesia mendemiliterisasi kawasan itu sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik secara damai," kata para akademisi dalam surat terbuka di situs resminya, seperti dilansir CNN, Senin (20/11).


Kelompok yang menamakan diri sebagai International Academics for West Papua itu menyebut tentara Indonesia telah secara rutin menembaki massa demonstrasi damai, membakar desa-desa dan menyiksa pegiat sipil dan warga setempat sejak 1969.


Meski terus dilarang memasuki provinsi tersebut, sejumlah pengamat independen seperti Human Rights Watch, Amnesty International dan Tapol selalu berhasil menyusup bahkan mendokumentasikan yang mereka klaim sebagai pelanggaran HAM parah dan endemik oleh Indonesia di seluruh penjuru Papua.


"Pasukan khusus Indonesia dan unit kontra-terorisme seperti Kopassus dan Detasemen 88 yang dilatih oleh negara-negara Barat terimplikasi dalam pemukulan, pembunuhan di luar hukum dan pembunuhan massal di wilayah tersebut.


Keberadaan militer yang sangat besar, dikombinasikan dengan rasisme dan diskriminasi ekonomi sruktural terhadap populasi lokal Papua, hanya akan berakibat pada konflik dan pelecehan. Bahkan International Academics for West Papua pun menuntut pelatihan militer dan polisi serta ekspor persenjataan untuk Indonesia dihentikan hingga pelanggaran HAM di Papua Barat dihentikan, termasuk pelatihan dan pendanaan Densus 88 oleh Australia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Belanda, Selandia Baru di Pusat Kerja Sama Penegakan Hukum Jakarta.


Selain menuntut penarikan aparat militer dan penghentia kerja sama, Chomsky dan kawan-kawan juga meminta Indonesia melepaskan para tahanan politik dan mengizinkan pengamat, lembaga non-pemerintah serta media internasional untuk memasuki Papua.


Tak hanya untuk Indonesia, para akademisi menuntut masyarakat internasional mengambil sikap tegas terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua dan menyerukan pemerintah Indonesia agar menghargai Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, serta Perjanjian Internasional tentang Hak Politik dan Sipil yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia sebelumnya.


Terakhir, Indonesia dan masyarakat internasional diminta mengakui ketidakadilan historis 1969, di mana warga Papua tidak diberikan hak menentukan polihan dan dipaksa bergabung dengan RI.
Surat terbuka itu dapat ditemukan di situs International Academics for West Papua dan publik bisa ikut menandatangani.


Selain Chomsky, sejumlah akademisi yang menandatangani surat tersebut di antaranya Michael Webb, dosen Universitas Sydney; Camellia Webb-Gannon, peneliti Universitas Sydney Barat; Helen Gardner, Profesor Deakin University; Grant McCall dari Universitas Sydney dan 14 praktisi lainnya.


Omong kosong dari organisasi ini hanya untuk menekan pemerintah Indonesia dengan tujuan Papua merdeka. Dan jika Papua merdeka, artinya tambang-tambang emas bakal menjadi milik dari negara-negara yang memang membiayai semua organisasi tersebut.


Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan menyeluruh di wilayah Papua selama ini. Bahkan presiden Joko Widodo (Jokowi) merealisasikan Trans Papua serta pemerataan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai harga bahan bangunan yang selama 6 periode Presiden di Indonesia tidak berhasil dilaksanakan.


Terakhir, TNI Angkatan Darat menurunkan sekitar pasukan khusus untuk membebaskan 340 warga Papua yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diidentifikasi sebagai Tentara Nasional Pembebasan Organisasi Papua Merdeka (TNP/OPM).