Jokowi tegas, Menteri Kabinet Kerja tidak bisa rangkap pengurus partai

Jokowi tegas, Menteri Kabinet Kerja tidak bisa rangkap pengurus partai
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Foto : Istimewa).
Reporter : Miechell

Beritahati.com, Jakarta - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menyatakan dan mengingatkan bahwa para pembantunya (Menteri) harus mundur dari kepengurusan partai politik.


Oleh karena itu, tidak mungkin jika ada izin dari Presiden Jokowi bahwa Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.


"Sejak pembentukan kabinet di awal, Presiden sudah menyatakan agar para menterinya tidak merangkap jabatan di kepengurusan parpol," kata Eko di Jakarta.


Oleh karena itu, jika Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, dirinya harus segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian Republik Indonesia.


Presiden Jokowi juga tidak pernah ada keinginan atau berniat ikut campur dalam pergantian kepengurusan di Partai Golkar. Namun, perihal komunikasi antara Jokowi dan Airlangga, tentu saja Jokowi harus berkomunikasi dengan menteri yang dia angkat sebelumnya, salah satunya Airlangga Hartarto.


"Pak Airlangga itu, pembantu Presiden. Kalau komunikasi, wajar saja. Tetapi, Presiden sudah tegas mengatakan tidak mendukung siapa pun dalam konteks kontestasi pilihan pimpinan parpol," pungkasnya.



Artinya, saat pemilihan Ketum Partai Golkar nanti, ketika Airlangga sudah resmi terpilih, tidak ada kata lain baginya untuk mengundurkan diri dari Kabinet Kerja sebagai Menteri Perindustrian untuk konsentrasi di posisi barunya sebagai seorang Ketua Umum Partai.


Airlangga sebelumnya sudah bertemu Presiden Jokowi membicarakan niatan untuk mengisi kekosongan Ketum Golkar sekaligus meminta izin untuk pencalonannya itu. Selain itu, Airlangga juga sudah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dari keduanya, Airlangga mendapat restu untuk maju dalam munaslub.


Restu untuk maju sudah diberikan, akan tetapi untuk urusan rangkap jabatan, Presiden Jokowi tidak mengijinkan dan tidak ada toleransi.

   

Populer

Pilihan

Ikuti Berita

Back to Top