Beritahati.com, Jakarta - Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto sudah menyatakan niat dan keinginan kuat untuk kontestasi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Sedangkan Airlangga Hartarto adalah calon terkuat untuk menduduki kursi tersebut.


Keduanya kini berada dalam struktur kepengurusan Partai Golkar pimpinan Ketum nonaktif Setya Novanto. Airlangga sebagai Ketua Koordinator bidang Perekonomian, sedangkan Titiek menjabat Wakil Ketua Dewan Pakar.


Titiek Soeharto menyebutkan, saat ini rakyat ingin Golkar kembali ke Cendana, atau bisa diartikan diketuai atau dinahkodai oleh Keluarga Cendana dengan Titiek Soeharto sebagai pemimpin.


Untuk persaingan memperebutkan kursi Golkar 1, Airlangga Hartarto merasa tidak masalah bersaing dengan siapapun termasuk putri Soeharto, mantan pemimpin Golkar di masa lalu.


Airlangga mengatakan, berdasarkan aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, dinyatakan bahwa setiap kader yang memenuhi syarat memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum. Artinya, semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri untuk mengikuti kontestasi pemilihan ketua umum lewat Munaslub.


"Golkar ini punya kader banyak, dan kader-kader terbaik yang dimiliki Golkar tentunya bisa maju saat kontestasi munaslub itu dibuka. Oleh karena itu, Munaslub menjadi pintu yang penting untuk menjalankan proses organisasi," kata Airlangga sebelum sarasehan GMPG di Manhattan Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (10/12).


Kesimpulannya, Airlangga Hartarto mengaku menyatakan siap bersaing dengan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto untuk kursi ketua umum Partai Golkar pada musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) mendatang.


Mengenai ungkapan Titiek soal Golkar harus dikembalikan pada pemimpin dari Keluarga Cendana, Airlangga menyatakan bahwa Golkar akan tetap menjunjung nilai-nilai pasca reformasi.


Airlangga menegaskan, Titiek tidak akan membawa Golkar kembali ke era Orde Baru (Orba) bila kelak menjadi ketua umum. Dia melanjutkan, Golkar merupakan partai politik yang menjadi rujukan dalam proses demokrasi pasca-era reformasi.


"Golkar itu sudah menjadi Partai Golkar pasca reformasi. Jadi tentu saat sekarang mengutamakan hal-hal yang terkait dengan sesudah reformasi dan Golkar menjadi partai menjalakan proses demokrasi tersebut," ujarnya.