Beritahati.com, Jakarta - Pengembangan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun upaya memajukan desa pun harus melibatkan kampus atau perguruan tinggi negeri maupun swasta. Keterlibatan kampus dimaksudkan untuk mengkaji secara akademik dan ilmiah potensi-potensi desa.

 

Tujuannya agar riset para akademisi itu menjadi acuan dan input positif bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan apapun yang terkait pengembangan desa di seluruh Indonesia.

 

“Pembangunan desa yang masuk ke dalam potensi-potensi desa sekiranya bisa ditindaklanjuti ke dalam perencanaan BUMDes. Hasilnya tentu harus sinergi dengan pemerintah pusat,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ir Ratna Dewi Andriati MMA di Jakarta, awal pekan lalu (25/12).

 

Ratna Dewi juga menjelaskan, saat ini upaya untuk memajukan desa didukung dengan adanya dana desa, namun di lapangan sebagian perangkat desa terkadang masih kebingungan dalam mengelola keuangan desa. Seperti halnya menyusun alokasi dana desa dan laporan pertanggungjawabannya. Oleh karenya butuh sosialisasi dari peran aktif semua pihak termasuk kampus.

 

“Memajukan desa saat ini sudah sangat dimudahkan dengan kebijakan pemerintah mengenai dana desa. Walaupun di lapangan masih ada kendala teknis soal pengelolaan anggaran dan mengalokasikannya,” jelasnya.

 

Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ir Ratna Dewi Andriati MMA menerangkan, forum perguruan tinggi membangun desa sudah dibentuk. Perguruan tinggi dapat saling berbagi strategi untuk mengembangkan potensi-potensi desa, termasuk BUMDes.

 

"Contohnya Umbul Ponggok di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten yang sukses mengembangkan BUMDes mereka. Bilamana Desa sejahtera, tidak mungkin Warga Desa berduyun-duyun untuk datang mencari kerja di Kota," terangnya.