FIBER : Isu reklamasi Anies-Sandi, 'Proyek' APBD Rp 600 miliar?

FIBER : Isu reklamasi Anies-Sandi, 'Proyek' APBD Rp 600 miliar?
Gubernur DKI Jakarta dan Wakilnya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Balai Kota Jakarta (Foto : Istimewa)
Reporter : Miechell

Beritahati.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar penerbitan sertifikat dua pulau reklamasi C dan D harus dibatalkan, karena akan dibuat dulu Perda Zonasi oleh Pemprov DKI.


Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan akan mengembalikan semua uang milik pengembang dan investor. Bahkan agak membingungkan, sesudah mengatakan bakal mengembalikan uang, Sandiaga juga menyebutkan sudah menemukan investor baru.


Menyikapi ini, beberapa elemen masyarakat mengkritik keras dan mengatakan reklamasi menjadi ajang dagelan mencari uang lewat proyek pembangunan.


"Terungkap sudah kenapa Gubernur kita pernah diberhentikan sebagai menteri pendidikan, karena dia bodoh. Penerbitan Sertifikat, HPL, HGB, bukan berdasarkan Perda. Lalu kalau mau membatalkan sertifikat, harus layangkan gugatan lewat PTUN. Sekelas gubernur kenapa tidak paham?" ujar Ketua Umum Federasi Indonesia Bersatu (FIBER) Tirtayasa saat dikonfirmasi, Jumat (12/1).


Tirta lanjut menuturkan, aturan reklamasi itu sudah ada dan dikeluarkan sejak era pemerintahan Orde Baru saat rezim Presiden Soeharto berkuasa, dengan keputusan Nomor 8 Tahun 1995, yang dikeluarkan pemerintah pusat kala itu, tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Tata Ruang Pantura.


Sehingga, yang harus disadari oleh Anies-Sandi menurut Tirta, bahwa penertiban sertifikat yg dikeluarkan BPN berbarengan dengan penerbitan 7.500 sertifikat lainnya pada Agustus 2017 itu adalah sah.



"Dan sesuai aturan, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) berada di tangan Pemprov dan Hak Guna Bangun (HGB) ada di tangan pengembang. Kenapa bodoh begitu?" sambungnya.


Kemudian, pengajuan Setifikat oleh pemprov DKI sudah dilakukan sejak 2015, dan itu sudah sah karena melalui dan mengikuti tahapan proses yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah BPHTB yang sudah dibayarkan sebesar Rp 400 miliar.


Kemudian mengenai pernyataan Sandiaga, itu dianggap FIBER sebagai pendukung kebodohan berbentuk rekayasa. Pasalnya, menjadi tidak masuk akal untuk mengembalikan uang pengembang sebesar Rp 400 miliar ditambah Rp 200 miliar uang masyarakat yang sudah menginvestasikan properti di pulau reklamasi tersebut. Total yang harus dikeluarkan Pemprov adalah Rp 600 miliar.


"Mau pakai uang siapa? Uang APBD? Apa belum cukup itu dana hibah buat beberapa alamat fiktif? Coba dilihat kebijakannya, jangan hanya mengincar kesalahan orang lain, tapi kesalahan sendiri jadi bahan olok-olok warga dari Sabang sampai Merauke," kata Tirta menambahkan.


Sebagai penutup, mewakili semua elemen masyarakat yang peduli akan kemajuan Kota Jakarta, Tirta mengimbau Anies-Sandi agar bekerja saja dengan sebaik-baiknya membangun Jakarta agar bisa memenuhi ekspektasi semua warganya.


Masalah pelanggaran undang-undang dengan menumpahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan raya, pembentukan Komite PK DKI yang dinilai tidak berguna oleh masyarakat, kasus besaran RAPBD Pemprov DKI yang tidak masuk akal berikut dana-dana hibah dengan alamat penerima fiktif, pemanfaatan Monas yang tidak sesuai ekspektasi warga Jakarta, kebohongan program OK OCE terkait permodalan, sampai kasus hukum yang mengintai pejabat daerah, itu menjadi pekerjaan rumah Anies-Sandi, menurut Tirta.


"Kasus hukum yang mengintai pejabat daerah itu maksud saya tentang proses penyebutan pribumi dari Anies yang sudah masuk proses pemeriksaan saksi di Bareskrim Polri, kemudian dilaporkan untuk ketiga kalinya Sandiaga atas kasus penggelapan aset tanah akhirnya mulai diproses kepolisian. Nah, itu juga dibereskan," tegasnya.


Menutup perbincangan, saat dikonfirmasi mengenai sebuah surat terbuka dari FIBER untuk Anies Baswedan yang beredar di media sosial, hal itu dibenarkan Tirta. Dan menurutnya, hal itu sebagai pengingat bagi Anies, bahwa apa yang dilakukannya selama ini selalu dikritisi oleh semua elemen masyarakat. Demi kebaikan Kota Jakarta dan seisi masyarakat di dalamnya.


"Yang baik kita kawal dengan kritis. Apalagi soal akal-akalan reklamasi dan upaya-upaya menelikung dana APBD demi proyek 'balas budi'? Pasti kita kritisi lebih keras. Kenapa begitu? Pagar pembatas rumput saja dicabut, itu kan dibangun pakai uang warga, apa mengincar proyek-proyek penanaman rumput? Inilah kenapa kami dari elemen-elemen masyarakat kritis keras atas pemerintah daerah yang sekarang. Karena penuh akal-akalan," tandas Tirta.


Berikut isi surat terbuka FIBER untuk Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, seperti rilis asli di media sosial :


Apakabar Pak Gubernur......


Sudah lama saya tidak menyapa anda lewat tulisan saya.


Karena kalau menyapa berhadapan muka pasti anda balik badan ...Anda pun tidak mau menemui saya saat kami demo di Balai Kota.


Ada yg menarik dari statement anda soal reklamasi pulau C dan pulau D, adalah menjadi aneh dan lucu ketika sekelas anda, seorang gubernur, seorang yg pintar, mantan menteri, PhD, lalu berkomentar tentang penerbitan sertifikat di kedua pulau tersebut, tapi ternyata SALAH.


Bagaimana bisa penerbitan sertifikat, bisa anda minta batallkan dengan menunggu Perda zonasi sah terlebih dahulu. Itu Perda akal-akalan anda dan kroni-kroni!


Ini saya sampaikan dan ingatkan buat anda, Bapak Penjual Mimpi :


Aturan Reklamasi sudah ada dengan no 8 tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Tata Ruang Pantura.
Harusnya anda sadari dan pahami bahwa penertiban sertifikat yg dikeluarkan BPN berbarengan dengan penerbitan 7.500 sertifikat lainnya pada Agustus 2017 itu adalah sah.


Dan yang perlu anda ketahui, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) berada ditangan Pemprov DKI, dan Hak Guna Bangun (HGB) ada ditangan pengembang.


Pengajuan Setifikat oleh pemprov DKI sudah dilakukan sejak tahun 2015, dan menurut saya sudah sah, karena melalui dan mengikuti tahapan proses sesuai undang-undang yang berlaku.


Salah satu contohnya adalah BPHTB yang sudah di bayarkan sebesar Rp 400 miliar.


Lalu bagaimana bisa anda katakan penerbitan semua itu HARUS MENUNGGU PERDA dulu ?? TOLOL banget anda !!


Penerbitan SERTIFIKAT, HPL, HGB, itu bukan berdasarkan PERDA ! Sekali lagi BUKAN berdasarkan PERDA !


Jika anda mau membatalkan sertifikat, harus mengajukan GUGATAN dulu ke PTUN !! BUKAN lewat PERDA !!


JADI APA LAGI YANG SEDANG ANDA BERDUA MAINKAN ??


Pernyataan wakil anda, sang Superman kw pun sangat membingungkan. Wakil anda mengatakan bahwa akan mengembalikan uang yg sudah di setor pengembang dan investor.


Tapi dilain waktu, Superman kw bilang sudah ada investor Baru bagi Jakarta. Terus bagaimana anda mengembalikan uang ??


Uang pengembang Rp 400 miliar + Rp 200 miliar uang masyarakat yg membeli property disana (ruko, apartement, dll), Mau make uang siapa ?? Apakah UANG PEMDA LAGI ?? Atau mau pakai UANG INVESTOR YANG BARU ?? begitu ?


Mending lari saja sampai 2022 keliling Jakarta dengan baju Superman....


Kalian berdua memang sangat COCOK, seperti pinang di belah KAMPAK


Hancur dua dua nya......


Jangan pernah berpikir mau akal-akalan soal APBD DKI !!


Medio Januari 2018
Tirtayasa
Pemerhati Anies Baswedan-Sandiaga Uno

   

Populer

Pilihan

Ikuti Berita

Back to Top