Kapolri: Jika ada Polisi tidak netral di Pilkada 2018, laporkan!

Kapolri: Jika ada Polisi tidak netral di Pilkada 2018, laporkan!

Reporter : Alimin

Beritahati.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian meminta masyarakat melapor jika menemukan polisi yang tidak netral selama tahapan pilkada 2018 berlangsung.


"Jadi kalau ada informasi anggota Polri yang tidak netral, informasikan kepada jajaran Polri, sesuai dengan saluran yang ada, dan kami segera akan melakukan investigasi internal," ujar Kapolri di Mabes Polri, Jumat (12/1).


Kapolri menegaskan Polri sangat dijunjung tinggi dua netralitas, yakni netralitas internal dan eksternal.


Di aspek internal, Polri sudah berupaya meyakinkan bahwa posisi mereka netral. Salah satunya memberikan arahan kepada jajaran wilayah baik secara lisan maupun tulisan melalui telegram.


“Intinya setiap anggota harus netral, tidak berpihak. Kami melarang anggota berfoto-foto dengan calon kepala daerah,” kata Kapolri.


Polri juga melakukan mekanisme pengawasan internal. Oleh karena itu, jika ada informasi seorang anggota Polri tidak netral maka Itwasum dan Propam akan melakukan investigasi.


Selain itu, Polri juga membuka pintu kepada eksternal institusi membantu melakukan pengawasan. “Kalau ada informasi anggota tidak netral, informasikan ke Polri lewat saluran yang ada,” jelasnya.


Setelah mendapat informasi, Polri akan melakukan investigasi internal. Mantan Kapolda Metro Jaya itu mewanti-wanti agar institusinya dan penegak hukum lain tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politis.


Karena itu, lanjut Kapolri, salah satu upaya menjaga netralitas, dia mengusulkan agar setelah KPU menetapkan pasangan calon 12 Februari 2018 nanti, tidak ada lagi pemanggilan terhadap mereka yang ikut pilkada. Baik itu dipanggil sebagai saksi maupun tersangka.


“Maka proses hukum yang bersangkutan baik sebagai saksi maupun tersangka ditunda sampai pilkada selesai. Karena mereka juga tidak akan ke mana-mana,” ungkap Tito.


Setelah pilkada usai maka proses hukum dilanjutkan. Tito menambahkan, ini juga untuk lebih menghormati proses demokrasi dan asas praduga tidak bersalah. “Pemanggilan mengurangi popularitas dan elektabilitas dari pasangan calon,” tegasnya.


Terkecuali, kata Kapolri Tito, jika sang calon terkena operasi tangkap tangan (OTT) karena korupsi dan lainnya tidak masalah.


“Kalau tertangkap tangan itu dikecualikan,” ungkap mantan kepala BNPT ini.

Editor : Tri Sapto Cahyo

   

Populer

Pilihan

Ikuti Berita

Back to Top