Beritahati.com, Jakarta - KPK RI memeriksa politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung untuk diperiksa terkait perkara korupsi e-KTP.


Tersangka Markus Nari diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Dan sebagaimana terungkap dalam persidangan, Markus diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP.


Markus diduga meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar karena membantu menambah anggaran proyek e-KTP pada 2012 sebesar Rp 1,49 triliun. Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp 4 miliar.


Sedangkan Tamsil Linrung, diperiksa dalam posisinya sebagai saksi terhadap tersangka politisi Partai Golkar Markus Nari, terkait perkara korupsi e-KTP.


"Dia (Tamsil Linrung) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN (Markus Nari)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (12/1).


Diduga, penyidik KPK bakal mendalami penambahan anggaran proyek e-KTP pada 2012, mengingat Tamsil merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR saat proyek e-KTP bergulir sejak 2011.


Sebelumnya, Tamsil Linrung sempat mangkir dari panggilan pertamanya pada 4 Januari 2018. Padahal, ia juga pernah diperiksa sebelumnya untuk keperluan penyidikan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta Setya Novanto.


Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, nama Tamsil dan disebut menerima uang proyek e-KTP sebesar USD 700 ribu, namun itu dibantahnya.


Saat dimintai keterangan mengenai pemanggilan dirinya, Tamsil mengatakan ia dipanggil karena posisinya kala itu sebagai pimpinan Banggar DPR RI.


"Karena saya pimpinan Banggar, dipanggil ikut memberikan penjelasan," ujar Tamsil setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).


Berkaitan dengan proyek e-KTP, Tamsil mengaku tidak pernah membahas anggaran itu di Banggar DPR. Menurutnya, pembahasan soal itu ada di Komisi II DPR.


"Tidak ada pembahasan di Badan Anggaran, yang ada sinkronisasi pembahasan komisi terkait. Kita selaku pimpinan Banggar menanyakan kepada komisi dan menanyakan Kemenkeu apakah ada masalah. Kalau ada masalah, kita tidak menyetujui, karena teknis Kemenkeu dan Komisi II menganggap tidak ada masalah," ujar Tamsil.