Bawaslu Jatim akan panggil La Nyalla dan Prabowo soal mahar politik Rp 40 miliar

Bawaslu Jatim akan panggil La Nyalla dan Prabowo soal mahar politik Rp 40 miliar
Prabowo Subianto (kiri) dan La Nyalla Mattalitti (kanan) dalam sengketa mahar politik Pilkada 2018 (Foto : Istimewa).
Reporter : Miechell

Beritahati.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur berencana melakukan pemanggilan terhadap Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti terkait heboh mahar Partai Gerindra.


Ketua Bawaslu Jawa Timur Aang Kusnaifi memastikan, pemanggilan terhadap La Nyalla nantinya terkait mahar politik sebesar Rp 40 miliar yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memuluskan rekomendasi bagi La Nyalla maju sebagai Calon Gubernur Jatim.


"Atas pemberitaan yang ramai akhir-akhir ini terkait permintaan Pak Prabowo kepada La Nyalla berdasarkan statement-nya Pak La Nyalla sendiri, Bawaslu Jatim akan memanggil untuk klarifikasi," ujar Aang, Jumat (12/1).


Surat pemanggilan terhadap La Nyalla langsung dilayangkan Bawaslu Jatim pada Sabtu (13/1). Dari pemanggilan sampai pemeriksaan terhadap La Nyalla, jika memang ada bukti yang bisa digunakan sebagai bukti permulaan, dipastikan Bawaslu Jatim akan menindaklanjutinya.


Bahkan Aang juga memastikan, pihaknya akan memanggil Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait dengan mahar politik Rp 40 miliar yang dimintakan kepada La Nyalla.


"Kami menunggu hasil klarifikasi (La Nyalla). Nanti kalau memang ditemukan bukti permulaan dan kalau diperlukan klarifikasi kepada Ketua Umum Partai Gerindra, maka akan kami panggil," imbuhnya.


Ini bukan semata inisiatif Bawaslu Jatim, akan tetapi ini juga berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu RI (Bawaslu Pusat). Anggota Bawaslu RI Muhammad Afifuddin juga membenarkan hal tersebut.


Sementara itu, komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Pramono Ubaid Thantowi menegaskan, mahar politik adalah pelanggaran dalam UU Pilkada. Artinya memang tidak ada kerugian uang negara, akan tetapi menciderai nilai-nilai demokrasi.


"Dengan mahar, semua proses demokrasi akan termanipulasi. Karena mahar, jadi hancur nilai-nilai demokrasinya," ujar Pramono.


Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

   

Populer

Pilihan

Ikuti Berita

Back to Top