Beritahati.com, Jakarta - Hingar bingar kompetisi politiknya mulai ramai sejak awal Januari. Tidak salah memang, sebab berdasarkan aturan yang telah dikeluarkan KPU, tahapan Pilkada telah dimulai Januari 2018.


Maka, wajar jika hingar bingar kompetisi Pilkada mulai terasa kini. elBahkan, sudah mulai memanas sejak saat ini. Berbagai calon Kepala Daerah mulai menggelar hajatan-hajatan politik, baik itu deklarasi pencalonan maupun pertemuan-pertemuan terbatas dengan massa pendukungnya.


Terkait hal itu, peringatan dari Wapres Jusuf Kalla menjadi relevan. Kalla mengingatkan agar para kandidat kepala daerah tidak menjadikan tempat ibadah sebagai panggung kampanye politik.


"Tidak boleh," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta.


Kalla mengingatkan hal itu (kampanye di tempat ibadah) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.


Berdasarkan Pasal 69 huruf I UU tersebut disebutkan bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sanksi bagi siapapun yang melanggar aturan ini tertera di dalam Pasal 187 Ayat 3 UU yang sama.


"Tempat ibadah sekolah kan enggak boleh (jadi tempat kampanye). Itu diatur undang-undang loh," kata Kalla.