Syarat buku nikah asli dilegalisir untuk urus KK diprotes DPRD Gresik

Syarat buku nikah asli dilegalisir untuk urus KK diprotes DPRD Gresik
(Foto : Istimewa).
Reporter : Re Muhammad

Beritahati.com, Gresik - Terkait kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, bagi masyarakat yang hendak mengajukan pembuatan Kartu Keluarga (KK), harus menyertakan buku nikah yang terlegalisir.


Hal ini menuai kecaman dari sejumlah kalangan, tak terkecuali DPRD Gresik. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki dasar aturan. Sehingga, kalangan dewan meminta agar syarat tersebut dihapus dan ditinjau ulang.


Anggota Komisi I DPRD Gresik Syaichu Busyiri pun mendesak agar kebijakan tidak berdasar sesuatu yang akan mempersulit masyarakat. Dispendukcapil sebagai instansi yang sangat dibutuhkan masyarakat, dalam hal dokumen kewarganegaraan harus bisa memberikan pelayanan cepat dan tidak mempersulit.


"Jangan sampai masyarakat dibebani dengan syarat-syarat yang menyulitkan. Apalagi, dasarnya juga tidak ada,” ujarnya, Senin (15/1).


Menurut dia, banyak keluhan warga yang masuk ke DPRD, lantaran sulitnya syarat-syarat yang ditetapkan Dispendukcapil dalam pengurusan KK.


“Kekhawatiran Dispendukcapil terhadap potensi, pemalsuan buku nikah bisa dipahami dan sangat diapresiasi. Hanya saja, cara pemantauannya harus lebih cerdas tanpa membebani pemohon,” tuturnya.


"Dengan tegas, kami komisi I DPRD Gresik telah merekomendasi pemberlakuan syarat legalisir buku nikah hanya untuk pengurusan akta kelahiran. Dan itu tidak termasuk dalam syarat penerbitan KK baru. Untuk persoalan ini, ada baiknya Dispendukcapil sharing ke Kementerian Agama (Kemenag) untuk mempelajari tanda-tanda buku nikah palsu dan asli," sambungnya menambahkan.


“Kami harap syarat legalisir buku nikah untuk penerbitan KK baru tidak diberlakukan dulu. Sehingga, jika nanti kami ditanya masyarakat, jawabnya juga enak seperti itu,” tegasnya.


Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Gresik Soemarno mengatakan pemberlakuan syarat tersebut lantaran beberapakali pihaknya menemukan foto copy buku nikah yang diserahkan ternyata palsu.


“Kebijakan yang kami terapkan ini, untuk menghindari hal itu. Makanya kami berlakukan aturan legalisir. Sehingga, tidak ada lagi pemohon KK yang menyerahkan dokumen nikah palsu,” ungkapnya.


"Dengan adanya protes ini, kami akan meninjau kembali aturan itu jika memang benar masyarakat keberatan. Namun, kami akan meminta masyarakat untuk memperlihatkan buku nikah yang asli. Bukan foto copy, agar tidak ada pemalsuan dokumen,“ tandasnya.

Editor : Miechell

   

Populer

Pilihan

Ikuti Berita

Back to Top