Beritahati.com, Jakarta - Pematangan rencana pelaksanaan bantuan sosial (bansos) pangan 2018 terus dilakukan. Hari ini Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani kembali memimimpin rapat koordinasi terkit pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) 2018 di Kantor Kemenko PMK Jalan Merdeka Barat.


‘’Rakor hari ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden terkait Bansos Pangan,’’ ujar Menko Puan Maharani ketika membuka Rakor.


Dalam arahannya, Puan mengatakan bahwa bantuan rastra (beras sejahtera) yang bersifat subsidi akan sepenuhnya berubah menjadi bansos.


Dalam skema rastra, keluarga penerima manfaat (KPM) menerima 15 kg beras tapi masih harus membayar uang tebusa Rp. 24.000. Pada format baru, setiap KPM menerima 10 kg beras tanpa harus membayar apapun. Sedangkan untuk jumlah penerima rastra pada tahun 2018 ini tidak mengalami perubahan, yakni sebanyak14,3 juta KPM dilaksanakan di 470 kabupaten kota.


Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sendiri adalah pengembangan dari rastra. Setiap penerima BPNT tersebut menerima kartu debit khusus. Setiap bulan pemerintah akan mentransfer bantuan senilai Rp. 110 ribu dan bisa dibelanjakan ke e-warong yang sudah ditunjuk. Penerima manfaat bisa menukarnya dengan beras dan telor. Pengadaan kartu ini dilakukan oleh Bank Himbara (Himpunan bank negara) yang terdiri dari BNI, BRI, Mandiri dan BTN.


Jika pada tahun 2017 terdapat 1,2 juta penerima BPNT, pada tahun 2018 ini akan ditingkatkan menjadi 3,9 juta.


‘’Rakor ini untuk memastikan kesiapan penyaluran BPNT tersebut,’’ ujar Puan Maharani.


Meski masih ada problem teknis, Menko Puan yakin bahwa target 3,9 juta tersebut bisa tercapai.


Rakor tentang Bansos Pangan hari ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, sejumlah pejabat dari beberapa kementerian dan pimpinan Himbara.


Memutus Rantai Kemiskinan


Intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, seperti Rastra (Beras Sejahtera), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PKH (Progra Keluarga Harapan), KIS (KartuIndonesia Sehat), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), terbukti bermanfaat dan bisa menaikkan taraf hidup masyarakat.


Berbarengan dengan aliran dana desa yang pada tahun 2017 lalu mencapai Rp. 60 Trilyun, bantuan sosial pemerintah itu memiliki daya ungkit ekonomi yang lebih kuat.


Puan mengatakan, sejumlah kebijakan sosial Pemerintahan Jokowi-JK menyasar langsung masyarakat lapisan bawah. PKH misalnya, adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM).


Penerima mafaat dari PKH tersebut nantinya bisa menerima bantuan uang tunai, pelayanan kesehatan (ibu dan bayi), serta pelayanan pendidikan.


“Dalam jangka pendek, program-progam ini saya yakin bisa mengurangi beban rumah tangga sangat miskin, dan dalam jangkan panjang bisa memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan adanya perbaikan gizi dan peningkatan pendidikan,” kata Menko Puan Maharani pula.


Sebelumnya, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2017 telah menyusut menjadi 26,58 juta orang (10,12 persen) dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Ini artinya terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 1,19 juta.


Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, menurut data BPS, juga menyusut. Kesenjangan ekonomi juga menyempit yang diindikasikan dengan menurunnya ratio Ginie dari 0,393 (Maret 2017) menjadi 0,391 pada September 2017.


“Intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan sosial tentunya ikut berperan menurunkan kemiskinan dan kesenjangan,’’ Menko Puan Maharani menambahkan.


Program-program bantuan sosial tersebut masih terus akan berlanjut. Bahkan, jumlah penerima manfaat PKH akan dinaikkan dari 6 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga pada tahun 2018 ini.


‘’Saya optimis bahwa penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan ini akan terus berlanjut,’’ begitu Puan Maharani mengharapkan.