Beritahati.com, Jakarta - Dalam Diskusi & Kopdar Kebangsaan 'Aku, Kamu & Dia Untuk Indonesia' yang diadakan oleh elemen Tolak Radikalisme (TOR) didukung Federasi Indonesia Bersatu (FIBER) pada 30 Januari 2018 silam, Tausyah dibawakan oleh salah satu tokoh Banser NU sejak era KH Abdurrachman Wahid (Gus Dur) sekaligus Pemimpin Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal, Nuril Arifin Husein atau karib disapa Gus Nuril, kemudian Ustadz Abu Janda, serta Pesan Kebangsaan dari Ni Luh Djelantik.


Disebutkan dalam diskusi tersebut, bahwa Tuhan adalah satu dan menciptakan manusia dalam bentuk, warna dan keyakinan berbeda untuk hidup dalam satu kesatuan.


Dan selama ini Indonesia berhasil menjalankan hal itu berpayung Pancasila dan dalam satu kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, belakangan ada paham keagamaan sesat yang berasal dari luar negeri dan mirisnya, dijejali kepada sebagian kecil penduduk Indonesia untuk dijadikan pegangan hidup hingga merusak tatanan sosial yang terbangun selama ini. Paham keagamaan sesat itu adalah radikalisme.



Ketua Umum TOR Erna Djati menyatakan, saat ini Indonesia sudah masuk darurat intoleransi, dan semua yang masih punya daya harus turut serta untuk mencegah intoleransi semakin mencemari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


"Gampang saja bagi kami, bila mereka teriak-teriak khilafah harga mati, maka kita wajib melawan karena yang harga mati itu Pancasila dan NKRI, bukan paham khilafah milik jaringan radikal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan pemerintah," ujar Erna saat dikonfirmasi, Minggu (11/2/2018).


Menurut Erna, prosa 'diam itu emas' tidak berlaku disaat negara sedang dirongrong paham anti-kebhinnekaan. Pasalnya, kebhinnekaan adalah ciptaan Tuhan yang wajib disyukuri dan dirawat. Indonesia sudah melakukannya sejak dahulu kala.


"Jangan biarkan keragaman ini diurai menjadi pengotakan oleh para kaum radikal itu untuk menciptakan Mayoritas, Minoritas, Pribumi, Non Pribumi, dan lain sebagainya," sambung Erna.


Di mata Allah SWT, tidak ada kaum mayoritas atau minoritas, karena semuanya sama rata, sama-sama diberi hak untuk hidup dan berkehidupan dengan pilihan agamanya masing-masing.


Urusan masuk surga atau neraka bukan urusan terkait dengan apa agama seseorang di dunia ini, melainkan berdasarkan amal ibadah dan perilaku manusia di dunia ini. Dengan demikian, memaksakan kehendak untuk mengikuti sebuah sistem pemerintahan agama mayoritas adalah melanggar konstitusi.


Kami melihat bahwa upaya-upaya menegakkan khilafah akan terus dihembuskan, berbarengan dengan intimidasi, intoleransi, radikalisasi, teror, dan pembungkaman dari yang mengaku mayoritas terhadap yang mereka katakan minoritas.


"Kami akan terus menyemangati bangsa ini agar jangan lagi diam, jangan mengikuti arah mata angin mereka. Lawanlah dengan aksi-aksi sehat dalam menangkal serangan kaum radikal pengusung khilafah," tegasnya.


Aksi sehat yang dimaksudkan Erna adalah dengan menanamkan kembali rasa cinta terhadap tanah air yang coba digerus oleh para pengikut HTI, kemudian terus menguatkan 4 Pilar Kebangsaan.


"Apalagi disaat seperti ini, dimana banyak serangan terhadap ulama muslim yang berseberangan dengan konsep khilafah, lalu serangan ke Gereja dan pelarangan proses beribadah bagi pemeluk agama selain Islam. Ini perbuatan kaum radikal yang harus dilawan, tidak boleh diam," tandasnya.