Beritahati.com, Jakarta – Usai menyerahkan materi Peninjauan Hukum (PK), Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan tentang poin PK kasus penodaan agama yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta itu.


Salah satunya ialah kekhilafan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Ahok bersalah atas kasus Penodaan Agama. Selain itu, juga soal tidak pernah dipertimbangkannya saksi ahli dari pihak Ahok.


"Kekhilafan hakim cukup banyak. Selin itu, hakim tidak pernah dipertimbangkan ahli dari pak Ahok dan masih banyak lagi, ada 6 sampai 7 poin," kata kuasa hukum Ahok Josefina Agatha Syukur, usai memberikan berkas PK ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Senin (26/2) pagi.


Selain itu, pihak Ahok juga menjelaskan soal banyak putusan hakim yang dianggap kontradiktif dengan apa yang terjadi. Misalnya saja, kata Fina ialah ditetapkannya Buni Yani sebagai tersangka pengubahan isi video yang membuat Ahok akhirnya dipidana 2 tahun penjara.


“Materi pertimbangan di Majelis Hakim ‘kan jelas tidak ada hubungan kasus Pak Ahok dengan Buni Yani, tapi dalam putusan kasus Buni Yani itu sendiri dimana Buni Yani ditetapkan tersangka dan dipidana karena dia mengedit apa yang sudah ada di dalam video Pak Ahok,” tambah wanita yang akrab disapa Fina.


Putusan hakim juga kata Fina tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana sudah jelas bukan warga Kepulauan Seribu yang melaporkan Ahok atas pidatonya yang dianggap telah menodakan agama Islam. “Itu alasan keleliuran yang nyata,” tegasnya.


Bahkan, kata kuasa hukum Ahok lainnya, Fifi Lety Indra menyebut jika tidak ada satupun warga Kepulauan Seribu yang hadir dalam pidato tersebut merasa tersinggung dengan isi pidato Ahok. Mereka, kata Fifi, justru baru mengetahui adanya penodaan agama setelah video unggahan dan transkrip Buni Yani viral di media sosial dan media massa.


“Harusnya orang yang ada di sana langsung bereaksi apalagi yang hadir tokoh masyarakat, orang pandai dan juga dihadiri semua teman wartawan dan disiarkan,” jelas Fifi.


Fifi pun menyayangkan hakim yang tidak mempertimbangkan siapa pelapor Ahok dalam kasus ini.


“Para pelapor itu adalah pembenci pak Ahok dari sononya. Dan dia atas namakan penduduk Islam, padahal banyak pendukung pak Ahok yang Islam tidak tersinggung,” jelas Fifi.


Selanjutnya, terkait PK Ahok, hakim akan menilai kelengkapan dan kelayakan materi peninjauan kembali. Kedua belah pihak kemudian akan dipanggil kembali untuk menandatangani berita acara peninjauan kembali yang nantinya diserahkan ke Mahkamah Agung.