Beritahati.com, Bandung - Suasana meriah dengan teriakan yel yel pendukung dari 4 (empat) Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Jawa Barat dan Wakilnya, membawa kemeriahan tersendiri di dalam Auditorium Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), dalam acara Debat Publik Pertama Pilgub Jawa Barat 2018, Senin (12/3/2018).

Memasuki debat publik, Paslon nomor urut 4, Deddy Miswar-Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan 'Dua DM' atau oleh relawan disebut 'Deddy-Dedi' banyak membahas soal Gini Rasio (tingkat ketimpangan).

Calon Gubernur Jabar, Deddy Mizwar mengatakan, angka Gini Rasio di Jawa Barat 0,393 sebenarnya sedikit lebih baik dari rata-rata ketimpangan secara nasional. 

"Demikian pula tingkat kemiskinan Jabar yang berada di angka 7,83 sebenarnya masih lebih baik dari angka kemiskinan nasional, yang berada di angka 10,11," kata Deddy dalam kesempatan debat publik, Senin (12/3/2018) malam.

Namun yang harus diingat oleh Paslon nomor urut 4, angka-angka yang berlaku di Jawa Barat sebenarnya memang terbatas pada wilayah Jawa Barat saja, sedangkan untuk angka rata-rata nasional otomatis berdasarkan hitungan seluruh Indonesia.

Kemudian, Deddy juga berbicara soal beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada 3 (tiga) hal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni masuknya investasi, volume ekspor, dan konsumsi masyarakat. Namun sejauh ini, perijinan di tatanan pemerintah daerah dapat memakan waktu 600 hari, sehingga dianggap sangat berbelit-belit.

"Ini menjadi penghalang masuknya investasi, sehingga harus dipangkas," ujarnya menambahkan.

Oleh karena itu, menurut pria yang sangat dikenal masyarakat lewat film layar lebar 'Naga Bonar' ini, berdasarkan hasil dari beberapa kesempatan rapat terbatas kepala daerah di Istana Negara, pihaknya bakal memangkas kebijakan yang berkenaan dengan proses perijinan di Jawa Barat.

"Karena dengan melakukan pemangkasan kebijakan proses perijinan di daerah, akan meningkatkan masuknya investasi," imbuhnya.

Menutup debat publik, Deddy menyimpulkan, proses perijinan yang berbelit-belit ikut memberi pengaruh terhadap pergerakan angka ketimpangan atau Gini Rasio.
 
"Proses perijinan yang buruk, kemiskinan, dan tingkat pengangguran, itu jadi sebuah kesatuan yang melahirkan angka Gini Rasio," pungkasnya.