Beritahati.com, Bandung - Suasana meriah dengan teriakan yel yel pendukung dari 4 (empat) Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Jawa Barat dan Wakilnya, membawa kemeriahan tersendiri di dalam Auditorium Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), dalam acara Debat Publik Pertama Pilgub Jawa Barat 2018, Senin (12/3/2018).


Memasuki debat publik, Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, atau dikenal dengan RINDU juga membahas soal Gini Rasio (tingkat ketimpangan) masyarakat Jawa Barat, namun menilik dari apa yang terjadi di Kota Bandung.


Saat baru menjabat sebagai Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang karib disapa Kang Emil mengatakan, Gini Rasio Kota Kembang berada di angka 0,48. Namun di akhir jabatannya, angka Gini Rasio berakhir di angka 0,44. Artinya terjadi penurunan tingkat ketimpangan, dan itu adalah hal yang sangat baik untuk Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat.


Kang Emil berpendapat, semua Ibukota di Indonesia pasti mengalami kesulitan dengan angka ketimpangan. Penyebabnya adalah tidak adanya keseimbangan lapangan pekerjaan di kota dengan daerah.


Dirinya lantas memberi contoh, Gini Rasio Kota Indramayu bisa sangat kecil karena homogen dalam jenis pekerjaan. Lalu kenapa Bandung bisa di angka 0,44 yang dinilai masih cukup tinggi?


"Karena Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung juga orang yang 6 bulan datang ke Bandung sebagai obyek statistik. Makanya orang Garut, Sumedang, yang jadi pendatang di Bandung masuk hitungan statistik," ujar Kang Emil dalam debat publik, Senin (12/3/2018).


Mengapa demikian? Karena menurut Ridwan Kamil, warga Garut dan Sumedang yang mengalami ketimpangan di daerahnya masing-masing itu akhirnya memilih untuk merantau ke Bandung. Dan ketyika terhitung sebagai obyek statistik, akhirnya membebani Kota Bandung itu sendiri. Dalam artian, angka Gini Rasio Bandung membengkak dan walaupun bisa turun, akan tetapi secara perlahan.


"Itulah mengapa tugas Gubernur Jawa Barat salah satunya adalah bagaimana membuat kota-kota di luar wilayah Ibukota Provinsi meningkat perekonomiannya, sehingga tidak menjadi penyebab ketimpangan bagi daerah lainnya," tutupnya.