Beritahati.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Koorkesra), Fahri Hamzah, menerima perwakilan aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA), yang menyampaikan aspirasi terkait rencana DPR melalui BKSAP memberi penghargaan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.


Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua DPR bidang Koorkesra di lantai empat Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (12/3/2018) kemarin.


Delegasi PRIMA meminta DPR membatalkan rencana memberikan penghargaan kepada Menteri Sri Mulyani sebagai menteri perempuan berprestasi, setelah sebelumnya mendapat penghargaan sebagai Menteri Terbaik Dunia dari World Government Summit di Dubai pada 11 Februari 2018 silam.


Bahkan secara simbolis, PRIMA juga secara simbolis menyerahkan poster kepada Fahri Hamzah yang bertuliskan “Sri Mulyani Tidak Pantas Terima Penghargaan dari DPR!” dan “Batalkan Penghargaan untuk Sri Mulyani”.


Menanggapi aspirasi yang disampaikan delegasi PRIMA, Fahri Hamzah nampak hati-hati dengan menduga apa yang disampaikan Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR RI tidak serius. Dan jika ada pihak yang ingin mengetahui keseriusannya, sebenarnya bukan dengan mendatangi pimpinan DPR, melainkan menemui Kaukus Perempuan Politik yang bekerjasama dengan BKSAP DPR.


“Itu rencana dari Kaukus Perempuan Politik yang akan menyelenggarakan international women’s day, makanya ada momen parlementarians juga. Itu adalah organisasi-organisasi kebangkitan perempuan. Boleh tanya kepada mereka," kata Fahri kepada delegasi PRIMA.


Fahri lanjut menuturkan, apa yang disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo itu sepertinya tanggapan improvisasi, bahwa jika lembaga Internasional memberi penghargaan kepada Sri Mulyani, DPR juga bisa seperti itu.


"Saya kira mungkin begitu keadaannya," kata dia.


Posisi DPR sebagai kelembagaan, menurut Fahri, tidak memasukan hal itu pada keputusan pimpinan, tapi merupakan dinamika dari Kaukus Perempuan.


“Kalau di Amerika sana istilahnya womens lobbies. Karena itu saya kira, baiknya nanti pernyataannya dibikin surat, nanti kita sampaikan ke Kaukus Perempuan dan BKSAP. Juga minta diundang untuk menyatakan advokasi terhadap sikap itu. Itu nanti bisa membuat lebih konkrit,” imbuhnya.


Sebelumnya, kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, delegasi PRIMA menyatakan penyesalannya dengan rencana DPR melalui BKSAP memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani pada peringatan Hari Perempuan Internasional pada 14 Maret 2018 mendatang. Karena itu, mereka mendesak agar DPR RI membatalkan rencana tersebut.


Ketua Presidium PRIMA Sya’roni menegaskan, Sri Mulani tak pantas menerima penghargaan dari Indonesia, walaupun dunia Internasional secara nyata, berdasarkan data-data konkret, mengakui kinerja Sri Mulyani saat World Government Summit di Dubai.


PRIMA mengklaim sepihak, prestasi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sangat buruk dan tidak pro rakyat kecil. Pertumbuhan ekonomi masih seputar 5 persen, hutang diklaim mencapai Rp 4,636 triliun dan nilai tukar rupiah agak melemah.


“Tidak hanya terhadap dollar AS tetapi juga melemah terhadap sejumlah mata uang kawasan. Selain prestasi yang jeblok, kebijakannya juga sering tidak pro rakyat diantaranya mencabut berbagai subsidi,” katanya.


Sri Mulyani, sebut dia, juga pernah diperlakukan sebagai ‘musuh’ oleh mayoritas anggota DPR karena dianggap terlibat dalam skandal bail out Bank Century Rp 6,7 triliun. Bahkan rapat paripurna DPR merekomendasikan agar kasus ini diusut secara hukum.


Menindaklanjuti rekomendasi DPR, KPK telah memeriksa Sri Mulyani. Tetapi sayang kasusnya hingga kini tidak jelas penyelesainnya.


“Mestinya yang dilakukan DPR adalah mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Makanya aneh, orang yang dianggap terlibat dalam skandal kini akan diberi penghargaan prestisius,” imbuh Sya’roni.