Beritahati.com, Balikpapan - Komisi VII DPR RI hari ini, Senin (16/4), menghadirkan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo untuk dimintai keterangannya soal penyebab putusnya pipa pertamina di dasar laut tersebut.


Ya, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa insiden putusnya pipa minyak Pertamina itu menjadi perhatian DPR dan investigasi akan terus berlangsung hingga tuntas.


"Komisi VII meminta penjelasan tata kelola lalu lintas laut yang ada objek vital strategis dan bagaimana koordinasinya dengan instansi yang terkait," kata Gus Irawan di Jakarta, Senin (16/4).


Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut terungkap bahwa putusnya pipa minyak milik Pertamina adalah karena Kapal MV Ever Judger menurunkan jangkar tepat di jalur pipa milik Pertamina.


"Kapal ini diperkirakan jangkarnya lolos. Ada miskomunikasi nakhoda sama penjaga jangkar. Jadi jangkar melorot," ujar Agus Purnomo.


Sementara keterangan dari Kapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Priyo Widyanto mengamini keterangan dari Agus Purnomo. Kata Priyo, saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan atas insiden itu. Dugaan awal yang ditemukan oleh polisi adalah putusnya pipa minyak di Teluk Balikpapan karena jangkar kapal.


"(Kami) menemukan ada serpihan seperti bekas benturan semen dan kawat. Namun masih menunggu laporan dari lab forensik," kata Priyo.


Di tempat yang sama, Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, menjelaskan mengenai kondisi pipa yang putus di Teluk Balikpapan telah sesuai standar dan spesifikasi teknis sehingga dalam keadaan layak operasi saat kejadian.


“Pipa crude dengan ketebalan 20 inch yang putus terkena jangkar kapal di Teluk Balikpapan telah sesuai dengan standar ASME/ANSI B 31.4 dan spesifikasi teknis, sehingga dalam keadaan layak operasi saat kejadian," pungkas Arcandra.


Saat ini, lokasi putusnya pipa juga telah ditetapkan menjadi daerah Obyek Vital Nasional (Obvitnas) untuk melindungi instalasi, kapal-kapal, alat-alat lain terhadap gangguan pihak luar, dan menurut PP 17 Tahun 1974, di dalam daerah terlarang ini semua orang, kapal dan lain-lain sejenisnya dilarang memasukinya.


“Instalasi Kilang RU V termasuk pipa penyalur minyak diameter 20 inch telah ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas). dan semua orang dan sejenisnya (kapal) dilarang melewatinya," Jelas Arcandra.