Beritahati.com, Jakarta - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim mengatakan, sengketa antara rakyat Babahrot-Kuala Batee dengan PT. Cemerlang Abadi (PT.CA) soal lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 7.516 Ha diawali dengan adanya program cetak sawah baru oleh pemerintah setempat.


Program cetak sawah yang merupakan program pemerintah sejak 1990 berada di lokasi lahan HGU PT.CA saat ini, yang sudah habis hak penggunaannya sejak 27 Desember 2017 silam. Sawah yang sudah dicetak tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat.


“Sejak 1996 lahan itu sudah jadi sawah milik warga, namun alat berat PT. CA menggali parit dalam sawah milik rakyat dan merusak hasil cetak sawah. Sejak saat itu, konflik antara masyarakat dan PT. CA mulai memanas,” jelas Akmal saat bertemu Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto di ruang kerja pimpinan DPR, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018), seperti dilansir laman resmi DPR RI.


Akmal melanjutkan, konflik berkepanjangan tersebut sudah menewaskan 6 (enam) orang warga dengan 54 orang warga dipenjara. Dan mereka yang masuk penjara adalah para pemilik lahan. Dengan sudah jatuhnya korban, upaya mediasi antara masyarakat dengan perusahaan PT. CA pun tidak pernah menemukan jalan keluar.


Sekarang, setelah 30 tahun, tanah-tanah yang disengketakan justru menjadi hutan belantara, lantaran hanya sebagian saja area yang dimanfaatkan, yakni sekitar 2.000 Ha dari total luas lahan 7.516 Ha.


Padahal, lahan tersebut dulunya adalah sawah produktif dan perkebunan sawit yang cukup bagus. Bahkan, pada 1980-an, Pemerintah RI sempat pula membangun patok irigasi di dalam area lahan tersebut.


“Kedatangan kami ke sini hanya untuk meminta dukungan DPR, agar HGU PT. CA tidak diperpanjang. Kami dan rakyat menolak, apalagi lahan tersebut sudah ditelantarkan selama 30 tahun. Jangan dipaksakan kami bentrok lagi, kami hanya berharap kembalikanlah sawah kami, itu saja,” tandasnya. (DPR RI)