Beritahati.com, Jakarta - Dalam Seminar Optimalisasi Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Regulasi Pembatasan Transaksi Non Tunai di Auditorium Yunus Husein, PPATK, Jakarta, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta Bank Indonesia untuk terus mendorong implementasi gerakan nasional transaksi non tunai agar dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, baik di perkotaan hingga di pedesaan.


"Aktivitas transaksi keuangan non tunai masih didominasi masyarakat menengah keatas dan berada di perkotaan. Tapi sebagian masyarakat di desa lebih memilih transaksi tunai untuk kehidupan sehari hari,” ujar politisi yang karib disapa Bamsoet tersebut di Auditorium Yunus Husein, PPATK, Jakarta, Selasa (17/4/2018), seperti dilansir laman resmi DPR RI.


Padahal, menurut Bamsoet, menilik berbagai penelitian, transaksi non tunai juga memiliki peran besar dalam pencegahan korupsi. Negara dengan transaksi tunai tinggi, memiliki persepsi tingkat korupsi lebih buruk dibandingkan negara dengan tingkat transaksi tunai rendah.


Dirinya lantas mencontohkan India, Bulgaria, Rusia dan Indonesia yang transaksi tunainya di atas 60 persen, memiliki persepsi tingkat korupsi buruk. Sedangkan Denmark, Swedia, Finlandia, yang transaksi tunainya rendah (10-20 persen), memiliki tingkat korupsi yang rendah.


Oleh karena itu, melihat urgensi pembatasan transaksi non tunai untuk mencegah korupsi, Bamsoet menegaskan, DPR akan memberikan dukungan terhadap RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, sekaligus memastikan RUU tersebut masuk dalam prioritas 2018 atau Prolegnas 2018.


Untuk diketahui, saat ini RUU tersebut masih dalam kajian pemerintah sebelum diusulkan kepada DPR.


“Tujuan utama penyusunan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal adalah memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. DPR memandang tujuan ini penting didukung oleh seluruh stakeholder agar mendapatkan kepastian hukum,” imbuhnya.


Hadir dalam acara seminar, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto, Ketua Tim Penyusun RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, Yunus Husein dan Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. (DPR RI)