Beritahati.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menengarai, maraknya biro perjalanan umrah nakal seperti First Travel dan Abu Tours karena pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama lemah. Kondisi tersebut membuka celah bagi bagi biro perjalanan (travel) umrah lain melakukan perekrutan calon jamaah umrah, padahal belum bisa dijamin kepastian berangkat ke tanah suci.


“Berawal dari situ, lambat laun menjadi persoalan travel umrah yang lain. Mereka mau cepatnya dengan cara mengumpulkan uang jamaah melalui provider dengan harapan bisa berangkat, tetapi nyatanya tidak mendapatkan visa. Pengawasan yang kurang intensif dan standar operasional prosedur (SOP) serta sanksi hukum dari Peraturan Menteri Agama (PMA) yang tidak maksimal, mengakibatkan banyak travel umrah yang melakukan mal praktik,” tutur Endang usai mengikuti raker dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018) malam, seperti dilansir laman resmi DPR RI.


Melihat kondisi tersebut, politisi Partai Golkar Jateng ini mendesak Kemenag untuk menyusun regulasi terbaik untuk melindungi jamaah umrah dan haji. Harus diupayakan bagaimana membuat standar perlindungan minimal 75 persen bisa meng-cover ibadah umrah.


“Misalnya tiket pesawat Jakarta- Arab Saudi PP dan hotel di Makkah-Madinah bisa dipenuhi, maka bisa membuat rasa aman para jamaah, sebab mengindikasikan travel tersebut bertangggungjawab dan melindungi jamaah umrah,” ungkapnya.


Masalah ini pula, kata politisi dapil Jawa Tengah itu, yang akan dibahas kembali antara Komisi VIII dengan Kemenag dalam raker mendatang, dimana diharapkan ada inovasi baru dalam membuat kebijakan setelah mendapat masukan Komisi VIII. (DPR RI)