Beritahati.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menengarai, maraknya biro perjalanan umrah nakal seperti First Travel dan Abu Tours karena pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama lemah. Kondisi tersebut membuka celah bagi bagi biro perjalanan (travel) umrah lain melakukan perekrutan calon jamaah umrah, padahal belum bisa dijamin kepastian berangkat ke tanah suci.

“Berawal dari situ, lambat laun menjadi persoalan travel umrah yang lain. Mereka mau cepatnya dengan cara mengumpulkan uang jamaah melalui provider dengan harapan bisa berangkat, tetapi nyatanya tidak mendapatkan visa. Pengawasan yang kurang intensif dan standar operasional prosedur (SOP) serta sanksi hukum dari Peraturan Menteri Agama (PMA) yang tidak maksimal, mengakibatkan banyak travel umrah yang melakukan mal praktik,” tutur Endang usai mengikuti raker dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018) malam, seperti dilansir laman resmi DPR RI.

Komisi VIII lalu mendesak Kemenag untuk menyampaikan SOP serta data maupun dokumen terkait pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara kronologis dalam dua tahun terakhir. Komisi VIII juga memandang perlu untuk dilakukan audit kinerja pengawasan umrah pada Kemenag oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mengenai pengawasan berbasis teknologi terhadap travel umrah, Endang melihat hal itu belum bisa dilakukan. Tetapi ia mendorong tiga tahun ke depan harus ada, sehingga nanti calon ibadah umrah dapat mengecek pelunasan biaya, tiket pesawat maupun hotelnya lewat internet.

“Perlu ada inovasi yang menjembatani antara jamaah umrah dari Kemenag dan travel yang harus mamastikan pesawatnya, hotel dan akomodasinya  serta sudah bisa terjawab ketika di-searching. Ini akan memberi kepercayaan kepada masyarakat sekaligus menghindarkan dari travel umrah yang nakal,” tegas Endang. (DPR RI)