Beritahati.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan, hingga kini Facebook belum memberikan hasil audit investigasi kepada pemerintah Indonesia terkait bocornya data pribadi satu juta pengguna Facebook di Indonesia.


Hasil audit investigasi yang dimaksudkan adalah, karena Facebook menggunakan pihak ketiga, Aleksandr Kogan, sebagai pengembang aplikasi. Alasan pihak Facebook adalah karena kerjasama mereka dengan Aleksandr Kogan tanpa MoU.


Padahal, menurut Meutya, seharusnya untuk urusan bisnis sangat penting seperti itu, seharusnya memiliki MoU, apalagi dalam hal ini menyangkut menjalankan data milik orang lain, yang perlu landasan hukum agar tidak terjadi masalah ke depan nanti. Dan nyatanya? Masalah terjadi menimpa satu juta pengguna Facebook Indonesia.


Politisi Partai Golkar tersebut lantas menegaskan, jika Facebook tetap berkeras, alias tidak kooperatif, DPR RI akan merekomendasikan kepada pemerintah agar menjalankan opsi moratorium atau memblokir Facebook untuk sementara.


“Kita pernah melakukannya kepada Telegram, dan Telegram memberikan komitmen kemudian kita buka lagi. Saya rasa, pemberhentian sementara bukan hal yang tabu sampai audit investigasi diberikan kepada pemerintah,” kata Meutya seusai RDPU dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Facebook di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018), seperti dilansir laman resmi DPR RI. (DPR RI)