Beritahati.com, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali merasa prihatin melihat eksploitasi anak yang terjadi pada saat kampanye kontestasi politik atau saat-saat lainnya. Zainudin lantas mengatakan, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama ini hanya bisa mengingatkan karena tidak ada sanksi tegas yang melandasi bahwa tidak boleh mengeksploitasi anak-anak dalam kampanye politik.


“Komisi II DPR akan terus mendukung perlindungan terhadap anak. Semua fasilitas yang menunjang terhadap perlindungan anak harus kita siapkan, dan kekurangan aturannya akan kita sempurnakan. Komisi II saat ini sedang membahas tentang PKPU khusus untuk Pemilu, sebagai turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2017. Belum terlambat bagi KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) untuk mendorong isu ini menjadi bagian dari atensi kita,” papar Zainudin dalam acara diskusi Forum Legislasi yang membahas ‘Peraturan KPU Soal Larangan Pelibatan Penyalahgunaan Anak-anak Saat Kampanye’ di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018), seperti dilansir laman resmi DPR RI.


Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mempertanyakan, apakah memperkenalkan anak pada isu demokrasi dan politik hanya bisa dilakukan melalui ikut kampanye?


Karena menurut penilaiannya, selain tidak bisa dibenarkan, keterlibatan anak di dalam Pemilu akan cenderung masuk unsur eksploitasi.


“Ada kecenderungan dari kontestan Pemilu kita yang lebih mengedepankan metode kampanye unjuk massa. Ketika metode unjuk massa itu digunakan, maka untuk membangun psikologis pemilih terkait dengan kebesaran massa sebuah partai dalam Pemilu, maka hal-hal yang tidak relevan kemudian digunakan, termasuk salah satunya adalah kehadiran anak di arena kampanye,” kata Titi.


Titi menyatakan, Undang Undang yang dibuat oleh Komisi II DPR RI sebenarnya sudah memberi payung agar anak tidak diikutsertakan pada ranah eksploitasi politik. Karena di dalam peraturan perundang-undangannya dikatakan, bahwa Pelaksana dan atau Tim Kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan antara lain Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih (salah satunya anak-anak).


Senada dengan Titi, Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan, isu mengikutsertakan anak-anak dalam Pemilu jangan menjadi isu pinggiran saja.


“KPAI sebagai pemegang mandat dalam hal perlindungan anak menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan politik. Regulasi yang tersedia untuk perlindungan anak dalam konteks pelibatan penyalahgunaan anak dalam politik saat ini masih abu-abu,” pungkasnya. (DPR RI)