Beritahati.com, Jakarta - Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk menegaskan, bahwa setiap peraturan yang ada, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hirarki hukum perundang-undangan.


Hal tersebut diungkapkannya saat menerima Anggota dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Selatan, di ruang tamu Kepala BK DPR RI, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018), seperti dilansir laman resmi DPR RI.


“Setiap peraturan perundangan-undangan memiliki hirarki, dimana peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau berada di atasnya. Misalnya peraturan daerah (Perda), tidak boleh bertentangan dengan PP (Peraturan Pemerintah) atau Peraturan Presiden (Perpres), serta undang-undang,” ujar Johnson.


Begitupun ketika DPRD Banggai berencana ingin membuat rancangan Perda, baik tentang bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun rancangan Perda tentang lembaga bantuan hukum bagi rakyat miskin. Tentu kedua rancangan Perda tersebut menurut Johnson tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang lebih tinggi, seperti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maupun UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.


“Mungkin kalau ingin membuat rancangan Perda tentang bantuan hukum bagi rakyat miskin tidak masalah, namun hal yang berbeda terjadi dengan rancangan Perda tentang bantuan hukum bagi ASN. Karena segala ketentuan ASN sudah diatur dalam UU ASN yang tentu saja kedudukannya lebih tinggi dibanding Perda,” tambahnya. (DPR RI).