Beritahati.com, Jakarta - Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk menerima Anggota dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Selatan, di ruang tamu Kepala BK DPR RI, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018), seperti dilansir laman resmi DPR RI.


Maksud kunjungan DPRD Banggai dan rombongannya adalah audiensi rencana pembuatan rancangan Peraturan Daerah (Perda), baik tentang bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun rancangan Perda tentang lembaga bantuan hukum bagi rakyat miskin.


Menanggapi itu, Johnson mengatakan, kedua rancangan Perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang lebih tinggi, seperti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maupun UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.


Selain itu, lanjut Johnson, dalam UU Advokat jelas disebutkan yang diperbolehkan menjadi pembela di hadapan hukum adalah pengacara yang notabene memiliki izin beracara. Sehingga, jika Perda tersebut bertujuan ingin membantu ASN yang terkena kasus hukum, sifatnya lebih kepada mendampingi.


Dimana pendampingan itu terstruktur dan hanya bisa dilakukan melalui biro hukum atau bagian hukum di instansi atau lembaga ASN tersebut bernaung.


Penjelasan Johnson itu sedikitnya memberi pencerahan kepada DPRD Banggai beserta rombongan, menyusul keinginan mereka membuat sebuah bentuk rancangan Perda tentang bantuan hukum bagi ASN dan Perda tentang bantuan hukum bagi rakyat miskin di Banggai.


Dengan kunjungan ini, mereka juga berharap mendapat pencerahan agar jangan sampai kedua Perda tersebut nantinya malah bertabrakan dengan undang-undang atau peraturan lainnya yang lebih tinggi.


Karena jika bertabrakan, Perda itu rentan untuk dibatalkan oleh pemerintah pusat. Contohnya, pada 2017, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah membatalkan lebih dari tiga ribu Perda yang dinilai tidak sesuai dengan undang-undang yang ada.


“Mungkin kalau ingin membuat rancangan Perda tentang bantuan hukum bagi rakyat miskin tidak masalah, namun hal yang berbeda terjadi dengan rancangan Perda tentang bantuan hukum bagi ASN. Karena segala ketentuan ASN sudah diatur dalam UU ASN yang tentu saja kedudukannya lebih tinggi dibanding Perda,” kata Johnson melengkapi. (DPR RI).