Beritahati.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah mengakui, bahwa keberadan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), selain bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, juga mengundang kecemburuan yang besar dari para buruh lokal.


Selain itu, menurut Fahri, dengan kehadiran Perpres 20/2018, pastinya akan membuat para buruh asing berduyun-duyun masuk Indonesia, melahap semua lapangan kerja tingkat buruh lokal. Memang peraturannya menyatakan klasifikasi bidang kerja bagi TKA yang masuk Indonesia, tapi praktiknya? Lahan kerja kelas buruh juga ditempati oleh TKA, yang seharusnya bisa ditempati orang Indonesia.


Karenanya, pemerintah harus segera mencabut Perpres tersebut sebelum menimbulkan persoalan yang lebih serius lagi.



"Saya rasa ini tidak adil, dan harus segera dihentikan oleh pemerintah, karena itu membuat orang-orang kita cemburu. Bahkan sekarang ini, hak-hak pasar mereka dibawah yang unskillable (tidak punya keahlian), diambil oleh datangnya pekerja asing yang juga tidak punya keahlian secara masif," ujar Fahri saat berbicara dalam diskusi bertema 'Menolak Perpres No.20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing' di Jakarta, Selasa (17/4/2018).


Padahal, menurutnya, DPR dan Pemerintah sudah sukses melahirkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Nomor 18 Tahun 2017, yang melindungi pekerja Indonesia di luar negeri. Tetapi sayangnya, para buruh ini merasa pekerja di dalam negeri sendiri tidak dilindungi, baik itu hak-haknya dalam pembayaran dan sebagainya.


"Sekali lagi, ini harus dihentikan. Sebab kalau tidak, saya siap berbicara dengan kawan-kawan di DPR bahwa ini tidak bisa dibiarkan, dan harus ada investigasi," tegasnya.