Beritahati.com, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan bahwa dampak pengaruh program Tol Laut terhadap disparitas harga komoditas yang terjadi saat ini masih sangat kecil. Padahal seharusnya program Tol Laut tersebut dapat lebih menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata.


“Hal itu karena semua yang menggunakan Tol Laut tidak didata oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Perdagangan. Pada saat kapal itu sampai ke tujuan, komoditas yang dibawanya dijual dengan cara dilepas pada mekanisme pasar, akibatnya harga barang yang dijual sama dengan harga barang yang tidak dibawa melalui tol laut,” tandas Bambang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018), seperti dilansir laman resmi DPR RI.


Bambang menilai, kontribusi Tol Laut tidak lebih dari 2 persen dari yang dilakukan oleh kapal-kapal yang tidak menggunakan Tol Laut. Menurutnya, APBN yang sudah dianggarkan untuk Tol Laut dampaknya tidak dipantau oleh pemerintah.


“Akhirnya yang diuntungkan adalah pedagangnya, bukan rakyat. Dengan tarif angkutan yang disubsidi oleh APBN, maka ongkos angkutnya jadi murah. Tetapi para pedagang itu menjualnya tetap dengan harga tinggi,” kata politisi Partai Gerindra itu.


Bambang menyebutkan, kota-kota di pinggir laut yang tidak dilalui oleh Tol laut, harga komoditasnya sama bahkan ada yang lebih murah daripada kota-kota yang dilewati oleh Tol Laut. Melihat kondisi yang ada, Bambang Haryo menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus turun untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut keuangan negara ini.


“Dengan adanya Tol Laut, seharusnya Indonesia dapat memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian dan pendistibusian logistik, baik di kawasan regional ataupun internasional, dimana keuntungan yang didapatkan dari berbagai bidang mulai dari ekonomi, keamanan bahkan politik. Keuntungan yang didapat antara lain penyetaraan ekonomi di wilayah barat Indonesia dan timur Indonesia, sehingga tidak terjadi ketimpangan harga,” pungkasnya. (DPR RI)