Beritahati.com, Jakarta - Setelah 20 tahun reformasi, jalan demokrasi kembali diuji. Teror keji yang terjadi di Surabaya adalah tindakan biadab yang secara terang benderang berada di seberang jalan reformasi dan demokrasi yang kita perjuangankan.


Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia bukan saja menjadi ancaman nyata bagi keamanan nasional Indonesia, terorisme adalah ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).


Diperlukan perangkat dan perkakas (instrumen) yang dapat menjamin keamanan dan hak hidup tiap-tiap warga negara. Tindakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga penanganannya tak bisa lagi diberi tindakan yang biasa-biasa saja.


"Tindakan aksi terorisme yang terjadi di Mako Brimob dan peledakan 3 Gereja Surabaya dalam waktu berdekatan adalah momentum untuk elemen bangsa, mendudukaan persoalan dan membuka segala kemungkinan untuk merumuskan secara komprehensif gerakan nasional anti terorisme di negara ini," ujar Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, melalui pernyataan resmi yang diterima Beritahati, Minggu (13/5/2018).


Menurut Masinton, pimpinan lembaga negara serta agamawan, ilmuwan, tokoh masyarakat dan seluruh warga bangsa harus bersama saling bahu membahu melawan kejahatan yang bertentangan dgn peri kemanusiaan dan peri kehidupan yang beradab.


Artinya, RUU Terorisme yang selama ini selalu tertunda bisa segera dituntaskan agar Polri, TNI dan BIN bisa menjalankan tugas dengan leluasa dalam melakukan penanganan berupa pencegahan sampai penindakan sejak dini sebelum jatuh korban nyawa manusia tak berdosa.