Beritahati.com, Jakarta - Pelaku peledakan bom bunuh diri tiga Gereja di Surabaya dilakukan oleh satu keluarga yang menewaskan 18 orang. Keluarga bomber, dari suami, istri, dua anak lelaki, dan dua anak perempuan di bawah umur, semuanya juga tewas.


Sebenarnya kami para anggota dewan tidak ada rencana datang ke Surabaya, dikarenakan Presiden Joko Widodo, Kapolri, Panglima TNI, serta Kepala BIN sudah berada di lokasi kejadian.


Namun, begitu mendengar ada bom meledak lagi pada Senin pagi, 14 Mei 2018, akhirnya kami memutuskan segera terbang siang itu juga ke Surabaya untuk melihat langsung apa yang sesungguhnya terjadi di sana.


Ketua DPD RI Oesman Sapta menelepon memberi kabar bahwa dirinya bersama Jenderal Polisi Tito Karnavian, Komjen Pol (Purn) Gores Mere dan Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golose, telah berada di lokasi dan menunggu kedatangan kami.


Tanpa persiapan macam-macam, saya bersama sejumlah anggota Komisi I dan III DPR RI akhirnya bertolak ke Surabaya.



Begitu pesawat kami mendarat, beberapa dari kami langsung bergegas ke Mapolrestabes Surabaya bersama Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaedi Mahesa dari Fraksi Gerindra, serta sejumlah Anggota Komisi III DPR RI, antara lain Herman Hery, Arteria Dahlan dan Masinton Pasaribu dari Fraksi PDIP, Adies Kadir dari Fraksi Golkar, Wihadi dari Fraksi Gerindra dan Ahmad Sahroni dari Fraksi Nasdem.


Sesampainya di lokasi sekitar pukul 15.15 WIB, rombongan langsung mengadakan rapat dengan Kapolri, Kapolda Jawa Timur, Kakor Brimob dan jajaran lainnya di Mapolrestabes Surabaya.


Kami meminta aparat kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya mampu menepis segala halangan, kemudian bertindak tegas tanpa takut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Aparat kepolisian harus menyusup masuk ke dalam sel-sel kelompok teroris.


Artinya, tanpa menunggu teroris melancarkan aksi teror, aparat kepolisian bisa langsung menangkap dan memeriksa, jika dirasa ada dugaan kuat dan bukti yang cukup. Saya mengatakan kepada Kapolri dan jajaran kepolisian Jawa Timur, bahwa kepentingan bangsa dan negara harus didahulukan.



"Kalau ada pilihan antara HAM atau menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara, Saya beserta Anggota DPR RI, Polri, harus memilih menyelamatan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap saya kepada semua yang ada di ruangan.


Saya berpikir, Soal HAM, nanti dibahas kemudian. Jika Terbukti, teroris harus diproses hukum. Dan jika tidak terbukti, harus dilepaskan. Saya menegaskan, jangan berikan ruang bagi teroris untuk berlindung dibalik nama HAM dan sejenisnya.


Dihadapan para wartawan, pimpinan dan anggota Komisi III dan pimpinan Komisi I DPR RI yang ikut dalam rombongan, saya menyampaikan dengan tegas, meminta pemerintah agar tidak ragu menutup situs maupun konten yang bermuatan radikal. Sebab, berdasarkan informasi dari Kapolri, para teroris memanfaatkan media sosial secara online untuk menyebarkan cara merakit bom.


Pemerintah juga saya pesan jangan takut untuk meminta provider maupun penyedia layanan platform digital menutup situs maupun konten yang bermuatan radikal. Jika provider maupun platform digital lambat menutup, harus dipaksa untuk menutup, gunakan kekuatan yang ada, karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara.


Sebelum meninggalkan Surabaya pada malam harinya, kami berpesan kepada Kapolda Jawa Timur di Markas Polda Jawa Timur untuk mengajak semua pihak meningkatkan kewaspadaan.


Jaga diri, keluarga, maupun lingkungan sekitar terhadap ideologi radikal dan ekstrim yang dibawa oleh orang-orang tak bermoral. Para tokoh masyarakat dan pemuka agama juga diharapkan ikut berperan aktif dalam menjaga keteduhan di masyarakat.


Sebab, Masyarakat Indonesia terkenal sangat heterogen dan kental dengan ketaatan terhadap tokoh maupun pemuka agama. Untuk itu, para tokoh agama juga harus menciptakan keteduhan dan keharmonisan.


Para tokoh dan pemuka agama harus mencerahkan umatnya agar tak termakan isu yang dapat memecah bangsa maupun mengganggu kedamaian di Indonesia.


Sumber : Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, 16 Mei 2018