Beritahati.com, Jakarta - Ketua SETARA Institute, Hendardi mengatakan, pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara prinsipil dapat diterima sepanjang tetap patuh pada ketentuan dalam Pasal 7 UU 34/2004 tentang TNI, dimana pelibatannya bersifat sementara dan merupakan last resort atau upaya terakhir dengan skema perbantuan terhadap Polri yang beroperasi dalam kerangka integrated criminal justice system.


SETARA Institute mengingatkan setiap pihak agar dapat menahan diri dan cerdas menginterpretasikan perintah Presiden tentang pelibatan TNI, agar tidak membuat kegaduhan baru dan mempertontonkan kesan kepanikan yang berlebihan.


Hendardi berpendapat, perbantuan militer hanya bisa dibenarkan jika situasi sudah diluar kapasitas Polri (beyond the police capacity). Polisi dan BNPT telah bekerja optimal meringkus jejaring terorisme dan menjalankan deradikalisasi. Jika membandingkan peristiwa yang terjadi dan peristiwa teror yang bisa dicegah, kata dia, sesungguhnya Polri dan BNPT telah bekerja optimal.


Pengaktifan kembali komando tersebut memang sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan negara dalam menangani terorisme, tetapi pemanfaatannya tetap dalam konteks tugas perbantuan terhadap Polri, karena pendekatan non judicial dalam menangani terorisme bukan hanya akan menimbulkan represi massal dan berkelanjutan, tetapi juga dipastikan gagal mengikis ideologi teror yang pola perkembangannya sangat berbeda dengan di masa lalu.


"Jika di luar koridor itu, langkah Presiden Jokowi juga dapat dinilai sebagai tindakan melanggar undang-undang," ujar Hendardi di Jakarta, Kamis (17/5/2018).