Beritahati.com, Jakarta - Pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Koopssusgab, dinilai oleh SETARA Institute penggunaannya hanya sebatas membantu dan di bawah koordinasi Polri serta ada pembatasan waktu yang jelas mengenai kapan mulai dan kapan berakhir, sebagaimana satuan-satuan tugas yang dibuat oleh negara.


Tanpa pembatasan, apalagi di luar kerangka sistem peradilan pidana, Koopssusgab hanya akan menjadi teror baru bagi warga negara. Dengan pola kerja operasi tentara, represi sebagaimana terjadi di masa lalu akan berulang.


"Cara ini juga rentan menjadi instrumen politik elektoral pada Pilpres 2019," ujar Ketua SETARA Institute, Hendardi, di Jakarta, Kamis (17/5/2018).


Hendardi berharap, Presiden Jokowi dapat mendisiplinkan jajarannya yang mengambil langkah-langkah kontraproduktif dan bertentangan dengan semangat kepatuhan pada rule of law dan penghormatan pada hak asasi manusia.


Cara-cara represi, kata dia, justru akan menjauhkan warga dengan Jokowi yang akan berlaga kembali di Pilpres 2019. Dibanding menghidupkan kembali Komando tersebut, Jokowi lebih baik turut aktif memastikan penyelesaian pembahasan revisi RUU Antiterorisme.


"Karena dalam RUU itulah jalan demokratis dan ramah HAM disediakan melalui kewenangan-kewenangan baru Polri yang diperluas, tetapi tetap dalam kerangka rule of law," tandasnya.