Beritahati.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafiz Thohir berharap pemerintah segera mencari strategi baru sebagai solusi untuk mengatasi semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS.


“Tidak bisa mengatasi hal itu hanya dengan kebijakan yang biasa- biasa saja,” kata Hafiz di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/7/2018).


Hafiz Thohir lanjut menuturkan, bila pemerintah hanya menanggapi namun tidak diikuti dengan kebijakan luar biasa, dapat dipastikan, kondisi ekonomi nasional akan dirasakan makin berat. Apalagi daya saing Indonesia di Asia Tenggara diklaim sangat lemah.


“Seharusnya menteri-menteri yang mengurusi perekonomian RI tidak boleh menyikapi penguatan US dollar kali ini hanya dengan aksi yang biasa-biasa saja. Harus ada action plan luar biasa," tegasnya, sekali lagi.


Dirinya mengakui, upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia sudah cukup bagus, sudah sesuai fungsi dan tugasnya di dalam undang-undang. Namun begitu, tetap harus ditingkatkan untuk menutupi kekurangan.



“Akan tetapi upaya BI saja belumlah cukup. Karena upaya-upaya tersebut harus langsung diikuti dengan kebijakan pemerintah berikutnya, yang pro kepada penguatan nilai tukar rupiah, baik dari sisi makro maupun mikro ekonomi," imbuhnya.


Maksudnya adalah, secara makro ekonomi, pemerintah belum berhasil mengatasi defisit selama 3.5 tahun terakhir. Hal itu terlihat dari current account yang dimiliki.


Sementara itu, sektor mikro ekonomi, pelaku bisnis dan jasa industri belum juga menunjukkan daya saing yang menguat.


Di samping itu, ekspor dinilainya juga masih lemah, sama dengan Industri manufaktur. Bahkan mirisnya, Hafiz Thohir juga mengklaim banyak industri di Indonesia tutup dan pindah negara.


"Komponen ekspor memiliki kandungan impor melebihi 50 persen, sehingga setiap ekspor kita otomatis melakukan impor 50 persen pula sebagai bahan baku produk expor tersebut. Sehingga belanja dollar menjadi tinggi," sambungnya.


Dari sisi kepercayaan luar negeri yang sudah baik (sebagai emerging country), justru belum dijalankan dengan efektif. Sebab sampai kini modal yang masuk sebagai PMA ataupun pada Portofolio belum sukses menambah capital untuk memberi support pembiayaan pembangunan pada beberapa sektor, sehingga APBN jadi terasa berat karena harus ikut membiayai infrastruktur.


“Kebijakan seperti ini tentu akan menguatkan US dollar, alias melemahkan nilai tukar rupiah, sepanjang arus modal belum bisa berkontribusi pada gerakan menumbuhkan ekonomi," ucapnya lagi.


Selanjutnya, data saing harus diperkuat dan diperbaiki. Insentif kepada sektor usaha yang pro pada ekspor, mencarikan solusi untuk memperkuat industri manufaktur.


"Hal lain yang harus dilakukan adalah mengevaluasi kebijakan devisa bebas, dan terakhir, harus kuat dan solid koordinasi antar kementerian, khususnya bidang ekonomi,” pungkasnya.