Beritahati.com, Jakarta - Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) cukup bagus diterapkan selain ada semangat pemerataan kualitas pendidikan, juga mendekatkan anak didik dengan sekolah.


Implikasinya dari sisi transportasi anak sekolah tentu akan lebih murah, jarak yang ditempuh yang tidak jauh tentu akan berpengaruh pada sisi fisik anak didik.


Hanya saja, persoalan infrastruktur sekolah baik dari sisi sarana dan prasarana masih menjadi masalah. Sebaran tenaga pendidik juga menjadi polemik krusial. Akibatnya, pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan masih ada gap yang cukup dalam.


"Tidak perlu jauh-jauh, komparasi kondisi itu antara Jakarta dengan kota-kota penyanggah di sekitar Jakarta terjadi perbedaan. Apalagi situasinya antara Jawa dan luar Jawa," tutur Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah, melalui rilis resminya, Jumat (6/7/2018).


Anang mengungkapkan, menurut data BPS tahun 2015, sebanyak 10.985 desa yang belum memiliki bangunan Sekolah Dasar (SD). Data potret pendidikan Indonesia tahun 2016 terungakp sebanyak 76% bangunan SD rusak dengan rincian sebanyak 65,2% rusak ringan-sedang dan 10,94% rusak berat. Artinya dari total bangunan SD se-Indonesia yang tidak rusak hanya 23,85% yang kondisinya baik.


Belum lagi soal pengelolaan pendidikan yang disebar kewenangannya mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Secara normatif memang telah dibagi dengan baik, namun dalam praktiknya tentu tidak mudah.


Kewenangan Pemda dalam penguatan pendidikan diharapkan dikonkretkan dengan kebijakan daerah yang berpihak pada kemajuan pendidikan. Kepala daerah yang baru terpilih dalam pilkada serentak 27 Juni lalu diharapkan memiliki visi nyata dalam penguatan pendidikan.


Saya kira, visi Presiden terkait pembangunan Indonesia dari Timur harus diperluas cakupannya dengan menyasar pembangunan SDM juga dari timur. Artinya, penguatan pendidikan di wilayah luar Jawa/Indoneaia Timur harus dikonkretkan mulai pembangunan infrastruktur pendidikan termasuk penyabaran tenaga pendidik yang berkualitas.